Khartoum, LiputanIslam.com – Menteri Informasi Sudan Faisal Mohamed Saleh mengecam pihak militer negara ini karena mengembangkan hubungan dengan Rezim Zionis Israel tanpa memberitahukannya kepada para pejabat lain sehingga praktis kegiatan itu berjalan tanpa pengawasan.
Berbicara kepada stasiun televisi setempat pada Sabtu malam (5/12/2020) dia mengatakan bahwa kunjungan delegasi Israel ke sebuah lembaga industri militer Sudan pada bulan lalu terjadi tanpa sepengetahuan kabinet Sudan.
Kunjungan itu dilakukan sekira satu bulan setelah terjalin perjanjian damai antara Sudan dan Israel dengan mediasi Amerika Serikat dan dalam rangka penghapusan nama Sudan dari daftar hitam Washington.
Kepada saluran S24 yang berbasis di Khartoum, ibu kota Sudan, Saleh mengatakan, “Hubungan luar negeri seharusnya ada di tangan kabinet, namun kenyataannya urusan normalisasi (hubungan dengan Israel) ada di tangan tentara secara sepihak.”
Kecaman Menteri Informasi Sudan ini menjadi pertanda baru adanya friksi antara para pejabat sipil di satu pihak dan para petinggi militer di pihak lain di dalam tubuh pemerintahan transisi yang mengendalikan negara ini menyusul penggulingan presiden Sudan Omar Al-Bashir pada tahun lalu.
Friksi itu mulai mengemuka setelah ketua Dewan Kedaulatan Sudan Abdul Fattah Al-Burhan membuat suatu keputusan mengenai kewenangan Dewan Mitra Transisi yang keputusan pembentukannya dia keluarkan pada hari Kamis pekan lalu.
Pemerintah Sudan yang dipimpin oleh Abdalla Hamdok memandang Dewan Kedaulatan merepresentasikan pelanggaran terhadap misi dan kewenangan institusi-institusi otoritas transisi, dan tidak konsisten dengan perjanjian politik dan dokumen konstitusional di tengah seruan untuk penghapusan institusi-institusi tersebut. (mm/alalam)
Baca juga:
Israel Keluarkan Peringatan Baru Mengenai Kemungkinan Serangan Iran
Kesal Karena Israel Tak Merahasiakan, Riyadh Batalkan Kunjungan Direktur Mossad ke Saudi