Teheran, LiputanIslam.com – Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani menegaskan negaranya tidak akan membiarkan Rezim Zionis Israel mengkampanyekan Iranphobia.
Hal itu dia kemukakan pada pertemuan Asosiasi Akademik Islam Iran di Universitas Teheran, Kamis (16/6), sembari menguraikan fitur strategis aparat kebijakan luar negeri Iran.
Hal yang sama juga dia nyatakan di halaman Twitter-nya dengan menuliskan; “ Musuh-musuh bangsa Iran harus tahu bahwa Iran, yang mampu mengalahkan kampanye ‘tekanan maksimum’ AS dan memaksa para pemimpin Gedung Putih untuk mengakui kegagalan memalukan ini, tidak akan membiarkan Zionis mempromosikan Iranofobia melalui ‘pemerasan maksimum’ dan melegitimasi sentimen anti-Iran mereka.”
Dalam pertemuan itu, Bagheri Kani juga menekankan bahwa di antara fitur strategis aparat kebijakan luar negeri dalam pemerintahan Iran saat ini adalah menghindari “menghabiskan kekayaan kebijakan luar negerinya” demi keberhasilan diplomasi.
“Dengan kata lain, untuk menunjukkan bahwa kami berhasil di bidang diplomasi, kami tidak mau berkompromi soal prinsip dan landasan politik luar negeri [Iran] dan garis merah kemapanan [Islam],” tambahnya.
Dia menjelaskan bahwa dalam aparat kebijakan luar negeri, Iran memiliki hubungan dekat dengan negara lain bukan bergantung pada atribut Timur atau Barat, melainkan pada kemampuan mereka membantu Iran memenuhi kepentingan dan keamanan nasional serta kesejahteraan rakyatnya.
Rabu lalu, Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh AS dan tiga pihak Eropa dalam kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 (Inggris, Prancis, dan Jerman). Resolusi itu menuduh Iran tidak kooperatif dengan Iran badan pengawas nuklir yang bernaung di bawah PBB tersebut.
Pemicu resolusi tersebut adalah laporan yang dikeluarkan oleh IAEA setelah Direktur Jenderalnya Rafael Grossi melakukan kunjungan kontroversial ke Israel dan bertemu dengan para pejabat rezim Zionis ini pada akhir bulan lalu.
Badan tersebut telah menerima dokumen yang dipasok oleh Israel tentang program nuklir Iran, yang oleh Teheran dianggap sebagai dokumen palsu yang disediakan oleh anggota organisasi teroris anti-Iran Mujahedin-e-Khalq (MKO).
Sementara itu, Asisten Presiden yang juga kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, menekankan bahwa aksi membuat kegaduhan politik dan media serta memaksakan tekanan tak akan dapat mempengaruhi Iran.
Kepada wartawan di kota Natanz, di provinsi Isfahan, Iran tengah, Kamis (16/6), dia menegaskan bahwa membuka kembali apa yang disebut berkas studi “PMD” tidak akan membantu pihak Barat dalam hal apa pun.
Dia mengatakan, “ Salah satu tujuan dari perjanjian nuklir adalah penutupan selamanya berkas tuduhan kosong Barat terhadap Iran, dan pembatalan embargo. Sebagai imbalannya, kami menerima beberapa pembatasan aktivitas nuklir kami, mengabaikan beberapa hak sah kami, dan kami pun menyetujui beberapa tindak pengawasan agar mereka menanggalkan tuduhan-tuduhan mereka sebelumnya untuk selamanya, atau pembatalan sanksi.” (mm/alalam/presstv)
Baca juga: