Hamas dan Jihad Islam Tolak Pertemuan Mengenai Rencana Aneksi Tepi Barat oleh Israel

0
189

Gaza, LiputanIslam.com –  Dua kelompok pejuang terkemuka Palestina di Jalur Gaza, Hamas dan Jihad Islam, menyatakan menolak menghadiri pertemuan para pemimpin Palestina yang digalang oleh Ketua Otoritas Palestina Mahmoud Abbas di kota Ramallah, Tepi Barat.

Pertemuan itu rencananya akan diselenggarakan pada Sabtu depan (16/5/2020) untuk membahas rencana Israel mencaplok banyak bagian di wilayah pendudukan Tepi Barat di bawah program pemerintah baru Israel yang akan segera diumumkan menyusul persetujuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan saingannya, Benny Gantz, yang kini menjadi bagian dari pemerintahan koalisi.

Hamas dalam sebuah statemennya, Rabu (13/5/2020), menyatakan bahwa rencana pencaplokan banyak kawasan di Tepi Barat itu merupakan “peristiwa yang sangat serius”, dan menilai “reaksi resmi Palestina, Arab, dan internasional dalam masalah ini tidak sepadan dengan peristiwa”.

Hamas menegaskan, “mengulangi perlawanan terhadap rencana  penuntasan perkara masalah Palestina dengan perangkat dan mekanisme yang sama hanyalah membuang-buang energi bangsa Palestina dan menjadi motivasi tambahan bagi rezim pendudukan (Israel).”

Baca: Serdadu Zionis Tewas Ditimpuk Batu, Netanyahu dan Bennett Naik Darah

Hamas mengimbau Abbas agar menggerakkan pertemuan darurat “tingkat sekjen faksi-faksi pejuang Palestina dengan mekanisme yang sesuai dengan kondisi kekinian, di mana strategi nasional yang efektif akan disepakati untuk menghadang rencana aneksasi.”

Secara terpisah, Jihad Islam mengaku telah menerima undangan resmi untuk menghadiri pertemuan para pemimpin Palestina di Ramallah, tapi kemudian menyatakan keberatan menghadirinya.

Baca: Nasib Tahanan Anak Palestina di Penjara Israel Dalam Situasi Covid-19

Faksi ini beralasan bahwa pintu masuk untuk mewujudkan persatuan nasional adalah mengadakan pertemuan para pemimpin yang dihadiri Abbas dan para sekjen faksi-faksi pejuang.

Jihad Islam menekankan keharusan reformasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) berlandaskan prinsip-prinsip baru yang dapat mewujudkan partisipasi dan menyudahi perpecahan internal yang telah berkelanjutan sejak pertengahan tahun 2007. (mm/raialyoum)

DISKUSI: