Gaza, LiputanIslam.com – Berbagai faksi Palestina mengumumkan penolakan mereka terhadap Otoritas Palestina mengadakan koordinasi lagi dengan Rezim Zionis Israel, setelah ditangguhkan pada Mei lalu menyusil rencana mencaplok tanah Palestina di Tepi Barat.
Dalam sebuah pernyataan, Selasa (17/11/2020), Hamas menegaskan pihaknya “mengutuk keras keputusan Otoritas Palestina untuk kembali berhubungan dengan rezim pendudukan (Israel), yang mencampakkan semua nilai dan prinsip nasional serta hasil dari pertemuan bersejarah para sekretaris jenderal faksi-faksi Palestina.”
Hamas mendesak Otoritas Palestina agar segera menarik keputusan, dan tidak “bertaruh” dengan Presiden terpilih AS Joe Biden.
Senada dengan ini Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menyatakan bahwa “kembalinya hubungan dengan rezim pendudukan merusak semua upaya rekonsiliasi. Ini bukan masalah administratif, melainkan terkait dengan program politik.”
Faksi besar Palestina lain, Jihad Islam, melalui tokohnya Daud Shihab menegaskan, “Kembalinya Otoritas Palestina ke hubungan dengan Israel, termasuk koordinasi keamanan, adalah kemunduran yang berbahaya dan penyimpangan dari keputusan konsensus nasional dan merupakan kudeta terhadap hasil pertemuan para sekretaris jenderal faksi.”
Dia menambahkan, “Kembali ke proses negosiasi yang menghancurkan dan hubungan dengan Israel tidak berbeda dengan normalisasi. Sebaliknya, kebijakanlah yang membawa negara-negara Arab ke normalisasi dan memberi para penormalisasi kesempatan dan iklim yang mendorong mereka untuk melanjutkan normalisasi sampai masalah tersebut mencapai titik aliansi dengan pendudukan dan melampaui semua konstanta Arab dan kekauman.”
Dilaporkan bahwa Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada hari itu mengumumkan pihaknya telah “menerima surat dari Israel yang berjanji untuk mematuhi perjanjian dengan kami”. Dia juga menyatakan dimulainya kembali kontak dengan Tel Aviv. (mm/rta)
Baca juga: