Ankara, LiputanIslam.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi sinyalemen baru mengenai kemungkinan perbaikan hubungan Turki-Suriah dengan menyatakan pihaknya tidak mengesampingkan kemungkinan dialog dan diplomasi dengan pemerintah Suriah.
“Ada kebutuhan untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan Suriah,” kata Erdogan kepada wartawan, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (20/8).
Dia juga menyebut diplomasi antarnegara “tidak akan pernah bisa sepenuhnya terputus”.
Pernyataan tersebut memperlihatkan melunaknya sikap Erdogan yang sebelumnya cenderung kasar terhadap Suriah.
Erdogan Jumat lalu menyatakan negaranya tak bermaksud merebut wilayah Suriah, meskipun terjadi peningkatan pertempuran dengan pasukan Kurdi di utara.
“Kami tidak mengincar wilayah Suriah karena rakyat Suriah adalah saudara kami. Rezim (Damaskus) harus menyadari hal ini,” katanya.
Syarat Damaskus
Mantan duta besar Suriah untuk Turki, Nidal Qabalan, menyatakan bahwa tuntutan utama yang dapat diajukan Damaskus untuk pemulihan hubungan dengan Turki adalah penghentian dukungan Turki kepada kelompok-kelompok ekstremis bersenjata di Suriah, dan bantuan Turki pada proses pemulihan kendali Damaskus atas provinsi Idlib.
“Transformasi dalam hubungan Turki-Suriah terjadi setelah KTT Sochi dan Teheran, dan setelah pejabat dan rezim Turki mencapai keyakinan bahwa tidak mungkin membawa perubahan di Suriah dengan kekuatan militer, dan karena itu tidak ada alternatif selain solusi politik,” kata Qabalan dalam wawancara dengan Sputnik, Ahad (21/8).
Mengenai tuntutan utama Damaskus untuk pemulihan hubungan, Qabalan mengatakan, “Turki (harus) berhenti mendukung organisasi teroris dan membantu pengembalian Idlib sepenuhnya, termasuk pintu perbatasan Bab al-Hawa dan dan lain-lain di beberapa provinsi, kepada kendali pemerintah Suriah, serta Jalur M4, yang menghubungkan Latakia ke Aleppo serta utara dan timur laut.”
Nidal Qabalan juga mengatakan,”Damaskus juga ingin Ankara menarik pasukannya dari wilayah Suriah dan membubarkan milisinya di sana, dan untuk membantu, melalui hubungannya dengan negara-negara Barat dan status sebagai anggota NATO, mencabut sanksi terhadap banyak lembaga pemerintah dan individu Suriah.”
Seperti diketahui, pemerintahan Erdogan mendukung kelompok-kelompok pemberontak dan ekstremis di Suriah serta melakukan campur tangan militer. Turki saat ini bahkan menduduki beberapa daerah di Suriah utara.
Awal tahun ini, Erdogan berjanji akan melakukan operasi militer lintas perbatasan, namun mendapat penentangan keras dari Rusia dan Iran, dua sekutu Suriah.
Operasi militer Turki sebagian besar menyasar milisi Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), yang dianggap sebagai Partai Pekerja Kurdistan (PKK) cabang Suriah. Namun, YPG tetap solid antara lain karena merupakan kekuatan yang dominan dalam Pasukan Demokrat Suriah (SDF), milisi yang dijadikan oleh Amerika Serikat sebagai sekutunya dengan dalih demi perang melawan kelompok teroris ISIS di Suriah. (mm/aljazeera/alalam)
Baca juga: