Baghdad, LiputanIslam.com – Juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Irak Ahmed Al-Sahaf menuding Turki memiliki “ambisi ekspansionis” di Irak, dan menggunakan konfliknya dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) sebagai dalih untuk menjalankan ambisi ini.
Dalam wawancara dengan saluran TV Al-Hurra, Selasa (26/7), Al-Sahaf menegaskan bahwa pasukan Turki harus segera angkat kaki dari Irak, dan bahwa opsi nasional berdaulat Irak “terbuka” dan berlipat ganda untuk menyingkirkan pasukan Turki, bekerjasama dengan para sahabat dan sekutu Irak.
Irak mengumumkan telah melayangkan surat pengaduan kepada Dewan Keamanan PBB dan memintanya “untuk mengadakan sesi darurat untuk membahas agresi Turki,” menurut sebuah pernyataan oleh Kementerian Luar Negeri Irak.
Irak menuduh Turki pelaku pemboman di kawasan wisata di Dohuk, yang menewaskan sembilan warga sipil dan melukai 23 lainnya belum lama ini. Ankara menepis tuduhan itu, dan menyalahkan Partai Pekerja Kurdistan (PKK).
Turki, yang mendirikan pangkalan militer di Irak utara, melancarkan operasi militer terhadap pemberontak PKK yang konon ditempatkan di kamp pelatihan dan pangkalan belakang di wilayah tersebut.
Al-Sahaf menekankan bahwa semua pemerintah Irak berturut-turut sejak 2003 tak pernah mengundang pasukan Turki untuk bercokol di wilayah Irak.
Dia menekankan bahwa pemerintah Irak menegaskan kembali tuntutan agar pasukan ilegal Turki segera hengkang dari Irak.
Turki mengklaim memiliki perjanjian keamanan yang disepakati dengan Irak pada abad lalu, yang memungkinkannya masuk ke wilayah Irak untuk mengejar milisi PKK. Turki juga menyatakan bahwa “Perjanjian Ankara” yang dibuat pada tahun 1926 memberikannya hak untuk melancarkan operasi di Irak.
Al-Sahaf membantah ada kesepakatan antara Turki dan Irak yang memungkinkan kehadiran pasukan Turki di Irak saat ini.
Dia menyebutkanbahwa ada notulen pertemuan lama antara Kementerian Luar Negeri Turki dan Irak, sejak tahun 1984, yang menyatakan bahwa Turki akan berkoordinasi dengan Irak untuk setiap tindakan keamanan terhadap PKK.
Al-Sahaf membenarkan bahwa notulen itu berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani, sehingga efektivitasnya berakhir sejak 1985.
Turki menggunakan Pasal 51 Piagam PBB, terkait dengan hak untuk membela diri dengan bercokol di wilayah Irak. Namun Al-Sahaf menegaskan bahwa piagam ini tidak memberikan hak kepada suatu negara untuk memasuki wilayah Irak ataupun negara berdaulat lainnya.
Al-Sahaf mengakui keberadaan PKK di dalam wilayah Irak, tapi menuduh Turki sebagai penyebab situasi ini, ketika menyetujui “perjanjian persaudaraan” yang mendorong anggota PKK di dalam wilayah Irak.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irak Fouad Hussein, Selasa, menegaskan bahwa tentara Turki melakukan agresi terhadap wilayah kedaulatan Irak, dan mengingatkan bahwa perilaku agresif tentara Turki dapat menjurus pada konsekuensi yang tak terbayangkan.
Hussein menuntut dikeluarkannya resolusi yang mewajibkan Turki menarik pasukan militernya dari semua wilayah Irak dan mewajibkan pemerintah Turki membayar kompensasi atas kerugian yang diderita oleh warga sipil. (mm/alhurra/raialyoum)
Baca juga: