Washington, LiputanIslam.com – Pemerintah AS sedang membahas kemungkinan pencabutan larangan penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi, meski urusan invasi militer Saudi dan sekutunya di Yaman belum selesai.
Sumber yang mengetahui masalah ini, Senin (11/7), mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir para pejabat senior Saudi telah membujuk para pejabat AS di Riyadh dan Washington untuk meninggalkan kebijakan yang hanya membolehkan penjualan senjata defensif ke Saudi.
Sumber anonim itu mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan akhir diharapkan bergantung pada langkah-langkah praktis Riyadh untuk mengakhiri perang Yaman.
Dua sumber mengatakan bahwa pertimbangan internal AS bersifat informal dan pada tahap awal, tanpa keputusan dalam waktu dekat.
Seorang pejabat AS juga mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada diskusi dengan Saudi tentang senjata ofensif “saat ini”.
Upaya pembatalasan pembatasan penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi diperkirakan akan memancing penentangan di Kongres, termasuk dari rekan Demokrat Biden dan Partai Republik, yang telah menghujat Arab Saudi atas perang Yaman dan pembunuhan Jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi asal Saudi oleh agen Saudi di dalam konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada tahun 2018.
Pada Februari 2021 Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk serangan militer Saudi terhadap Yaman dan “penjualan senjata yang relevan.”
Sebuah sumber AS yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah memulai diskusi internal tentang kemungkinan mencabut pembatasan penjualan senjata ofensif AS ke Saudi, namun menekankan bahwa mereka belum mencapai tahap pengambilan keputusan.
Menurut sumber kedua, pejabat Saudi mengungkapkan permohonan demikian antara lain dalam kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Khalid bin Salman ke Washington pada Mei lalu.
Namun, sumber tersebut menekankan bahwa tidak ada pengumuman yang diharapkan terkait perjalanan Biden a ke Israel dan Arab Saudi pada 13-16 Juli.
Arab Saudi dan sekutu Arabnya memulai invasi militer terhadap Yaman pada Maret 2015 dengan dukungan senjata, logistik dan informasi dari AS dan negara-negara Barat lainnya.
Invasi itu ditujukan untuk membela rezim Abd Rabbuh Mansour Hadi di Yaman dan menumpas gerakan perlawanan Ansarullah, yang sedang menjalankan urusan negara Yaman tanpa adanya pemerintahan fungsional.
Saudi gagal mencapai semua tujuan itu, sementara perang telah menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan memicu krisis kemanusiaan di negara ini, yang menurut laporan PBB, terparah di dunia. (mm/tasnim)
Baca juga: