AS Mulai Meninjau Ulang Kebijakan Terorisasi Ansarullah Yaman

Washington, LiputanIslam.com – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya mulai merevisi keputusan presiden AS sebelumnya, Donald Trump, yang telah menunjuk gerakan Ansarullah (Houthi) di Yaman sebagai organisasi teroris.

Dikutip dari Reuters, Antony Blinken, calon menteri luar negeri luar negeri pemerintahan presiden baru AS Joe Biden, Jumat (22/1), mengatkan, “Washington akan merevisi penunjukan itu, yang oleh para pejabat AS dan kelompok-kelompok bantuan dikhawatirkan akan berdampak terhadap pergerakan perdagangan di Yaman yang mengalami kelaparan berskala luas hinga 80 persen penduduknya memerlukan bantuan.”

Blinken Selasa lalu juga sudah menyinggung bahwa AS akan meninjau ulang terorisasi Ansarullah tersebut karena dikhawatirkan akan memperparah krisis kemanusiaan di Yaman serta mempersulit upaya pembicaraan damai dengan Ansarullah.

Pemerintahan Trump mengumumkan penunjukan Ansarullah sebagai organisasi teroris pada 11 Januari, sembilan hari sebelum Biden mengambil alih Gedung Putih. Langkah ini mendapat kecaman dari berbagai pihak internasional, termasuk Uni Eropa, karena akan memperparah keadaan di Yaman.

Blinken menuding Ansarullah sebagai pihak yang “paling bertanggungjawab” atas krisis kemanusiaan di Yaman yang notabene “terburuk di dunia”, namun juga menyatakan bahwa koalisi yang dipimpin Saudi dalam perang terhadap Ansarullah “andil besar dalam kondisi ini”.

Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa Washington juga akan menghentikan dukungannya kepada Arab Saudi yang memerangi Ansarullah.

Sementara itu, sebanyak 173 lembawa swadaya masyarakat (LSM) di Yaman, Jumat, merilis deklarasi bersama berisikan kecaman terhadap terorisasi Ansarullah oleh pemerintahan Trump. Ratusan LSM itu menuntut supaya terorisasi itu dibatalkan.

“Kami, organisasi-organisai sipil di Republik Yaman, menyatakan kecaman kami terhadap keputusan pemerintahan Trump mencantumkan Ansarullah dalam daftar teroris. Kami menolak pencantuman yang sama sekali tak bertumpu pada standar hukum dan malah merefleksikan kebangkrutan moral, kemanusiaan, dan politik itu,” bunyi deklarasi tersebut. (mm/raialyoum/afp/alalam)

Baca juga: