Teheran, LiputanIslam.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) pernah meminta kepada Iran tidak membalas serangan drone AS yang telah menewaskan Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Jenderal Qassim Soleimani, namun Iran menolak permintaan itu.
Hal itu diungkap oleh Wakil Menlu Iran Mohsen Baharwand sembari menyebutkan bahwa permintaan itu diajukan oleh AS tak lama setelah serangan drone itu terjadi di Baghdad, Irak, pada Januari 2020.
“AS telah mengirim pesan ke Iran melalui Duta Besar Swiss (selaku penjaga kepentingan AS di Iran) yang meminta Iran tidak membalas, tapi segera ditolak,” kata Baharvand, seperti dikutip Fars, Senin (13/7/2020),
Dia juga mengomentari laporan Pelapor Khusus PBB untuk urusan arbitrer Agnes Callamard baru-baru ini, yang menyebut pembunuhan Jenderal Soleimani sebagai pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB.
“Kecaman terhadap tindakan AS oleh Callamard sebagai Pelapor Khusus PBB, seorang ahli dan pengacara yang tidak memihak, sangatlah berharga. Laporan ini sekarang menjadi salah satu dokumen PBB dan akan bertahan sampai beberapa dekade di masa depan,” ujar Baharwand.
Jenderal Soleimani terbunuh oleh se n drone militer AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.
Baca:Bantah Ada Bocoran Informasi, IRGC Bersumpah akan Terus Berjuang Menuju Kemusnahan Israel
Serangan udara itu juga menggugurkan wakil komandan pasukan relawan Irak al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis serta lima orang Iran dan lima orang Irak lainnya.
Iran lantas membalas dengan merudal pangkalan militer Ain al-Assad yang ditempati pasukan AS di Irak.
Callamard menyebut serangan AS di Baghdad melanggar kedaulatan Irak karena dilakukan tanpa izin dari pemerintah Irak, dan AS juga tidak mengajukan bukti untuk klaimnya bahwa Jenderal Soleimani merencanakan serangan terhadap pasukan AS di Irak.
Baca: Ini Reaksi Pentagon terhadap Kesepakatan Militer Iran-Suriah
Dia juga mengatakan bahwa akan “sulit membayangkan bahwa serangan serupa terhadap seorang pemimpin militer Barat tidak akan dianggap sebagai tindakan perang, yang berpotensi mengarah pada tindakan intens, politik, militer dan sebaliknya, terhadap negara yang melancarkan serangan itu”. (mm/fna)