Sanaa, LiputanIslam.com – Tokoh gerakan Ansarullah (Houth) yang juga anggota Dewan Tinggi Politik Yaman Mohammad Ali Al-Houthi menyatakan pihaknya di Sanaa, ibu kota Yaman, belum menerima secara resmi usulan damai dari pemerintah Arab Saudi.
Kepada Sputnik milik Rusia, Rabu (24/3), Ali Al-Houthi menyebut prakarsa damai Saudi itu hanya mengemuka di media, padahal kalau memang serius Saudi seharusnya menyampaikan prakarsa itu terlebih dahulu kepada Sanaa.
“Prakarsa itu tidak dinyatakan secara resmi kepada Yaman, ini menunjukkan bahwa Saudi tak serius untuk menghentikan serangan dan agresinya ke Yaman. Sebelum mengumumkan prakarsa itu, Saudi semestinya mengirimnya kepada pemerintah Yaman (kubu Sanaa) dan menunggu respon, bukan semata berdimensi media,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Kami mendukung gencatan senjata, penghentian agresi, dan pencabutan blokade, yang bukan sebatas berdimensi media, melainkan sikap yang operasional.”
Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan al-Saud Senin malam lalu mengumumkan usulannya untuk meredakan perang Yaman, menerapkan gencatan senjata serta pengoperasian kembali Bandara Sanaa dan Pelabuhan Hudaydah secara terbatas.
Saudi mengajukan syarat bahwa kubu Sanaa harus menyetujui Pemerintahan Keselamatan Nasional di mana Ansarullah merupakan bagian darinya.
Invasi militer Saudi dan sekutunya ke Yaman sudah memasuki tahun ketujuh, dan menurut PBB, Riyadh telah mempersulit lima perundingan yang pernah dilakukan oleh pihak-pihak Yaman di Kuwait, Oman, dan Yordania.
Selama enam tahun terakhir, Saudi memblokade Bandara Sanaa dan bahkan kerap melancarkan serangan udara terhadapnya. Padahal dalam Perjanjian Stockholm tahun 2018 koalisi yang dipimpin Saudi berjanji mengurangi blokadenya terhadap bandara itu untuk penerbangan misi kemanusiaan. Janji itu sampai sekarang tak kunjung dipenuhi oleh koalisi.
Sementara itu, ketua delegasi perunding Sanaa dan juru bicara Ansarullah Mohammad Abdul Salam menegaskan bahwa pengiriman bahan pangan dan bahan bakar merupakan masalah kemanusiaan sehingga tak relevan untuk dinegosiasikan.
“Pengiriman produk minyak, bahan pangan, kebutuhan medis, dan kebutuhan pokok lain adalah hak kemanusiaan dan legal bagi bangsa Yaman, kami tidak menerima menegosiasikannya dengan persyaratan militer dan politik apapun,” ungkap Abdul Salam di halaman Twitternya. (mm/alalam)
Baca juga:
[Video]: Detik-Detik Penembak Jatuhan Drone MQ9 Buatan AS di Yaman
[Infografis] Perjanjian Gencatan Senjata Antara Houthi dan Koalisi Saudi yang Menemui Buntu