Riyadh,LiputanIslam.com-Penasihat raja Saudi dan emir kota Makkah menyatakan, dirinya menolak keras tiap usulan agar manajemen haji diserahkan kepada sebuah komite internasional. Khalid al-Faisal menegaskan, pemerintah Saudi tak akan mengizinkan haji ‘dipolitisasi.’
“Pemerintah Saudi secara tegas menentang politisasi haji atau manajemen haji secara internasional. Kami tak akan membiarkan syiar-syiar agung Islam ini diselewengkan,”kata al-Faisal kepada harian al-Sharq al-Awsat.
Dia mengklaim, pemerintah negaranya akan melanjutkan kewajibannya secara utuh tanpa memerhatikan masalah-masalah nonfundamental.
Baca: Dalang Serangan 11/9 Siap Bersaksi Melawan Saudi
Wacana pengurusan haji oleh sebuah komite internasional telah digulirkan sejumlah negara sejak bertahun-tahun lalu. Wacana ini selalu mendapat respon sengit dari Riyadh. Tuntutan termasif terkait internasionalisasi manajemen haji muncul usai Riyadh melarang jemaah haji Qatar melaksanakan ibadah suci ini. Selain itu, Saudi juga pernah mempersulit ibadah haji bagi para jemaah dari Iran, Yaman, dan Libya.
Dalam beberapa tahun lalu, Saudi juga mencekal sejumlah figur untuk melakukan ibadah haji. Penyebabnya adalah perbedaan soal pandangan politik, pemikiran, dan keagamaan orang-orang tersebut dengan Riyadh.
Salah satu dari mereka adalah Tariq Suwaidan, mubalig asal Kuwait, yang dilarang naik haji lantaran dia menentang keras kudeta terhadap Mohammad Morsi, mantan presiden Mesir.
Pada tahun 2016 lalu, pemerintah Saudi juga mengajukan syarat-syarat tidak logis untuk menerima jemaah haji Iran. Hal itu membuat pemerintah Iran tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun tersebut. (af/alalam/fars)
Baca Juga:
Saudi akan Penjarakan Warganya yang Berhaji Tanpa Izin
Amnesti: Ulama Saudi, Salman al-Ouda, Mungkin akan Terkena Hukuman Mati