LiputanIslam.com — Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan pejabat negara di pusat dan daerah yang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini akan membantu pemerintah menekan defisit dalam menanggulangi dampak COVID-19.
“Ini sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.
Direktur Riset Core Indonesia itu menambahkan keputusan pemerintah tidak membayarkan THR kepada pejabat negara merupakan keputusan tepat. Keputusan itu, lanjut dia, juga sebagai bentuk empati mencermati kondisi bangsa dan ekonomi negara di tengah pandemi Virus Corona baru atau COVID-19.
Dengan tidak dibayarkannya THR kepada pejabat negara itu, dana yang sudah dianggarkan dalam APBN 2020 bisa direalokasikan untuk penanganan COVID-19.
“Jangankan THR, mereka kalau bisa mendonasikan sebagian penghasilannya,” ujar Piter.
Baca juga: Juara Asia, Rupiah Menguat 70 Poin Terhadap Dolar AS
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan pejabat negara lainnya tidak akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2020, sesuai instruksi Presiden bahwa THR untuk presiden, wapres, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, anggota DPRD, eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan. Dan hanya eselon 3 ke bawah yang mendapatkan THR.
Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut melalui “video conference” setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor. (Ay/Antara/Liputan6)