LiputanIslam.com — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan seluruh aspek dalam mengendalikan penularan COVID-19, termasuk pengalaman dari negara lain yang telah menerapkan karantina wilayah maupun “lockdown”.
Menurutnya, kebijakan lockdown harus diputuskan secara hati-hati dan melalui pertimbangan komprehensif. Jika tidak, justru berisiko pada penularan COVID-19 yang semakin meluas.
“Berkaca pada negara lain yang sudah ‘lockdown’ ternyata gagal, sehingga terjadi penumpukan begitu besar. Bisa bayangkan jika ada satu di antara mereka yang terpapar, betapa banyaknya warga yang negatif bisa jadi positif (COVID-19),” katanya dalam telekonferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (30/3).
Sejumlah negara yang telah melakukan “lockdown” di antaranya Italia, Prancis, Denmark, dan yang baru saja terjadi yakni di India dengan dampak penurunan kesejahteraan masyarakat.
Doni yang juga Kepala BNPB meminta semua pihak mengikuti kebijakan politik negara yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini pemerintah memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Dalam konsep penanganan bencana, maka penyelesaian bencana jangan sampai menimbulkan masalah baru. Maka ini senantiasa diperhitungkan dengan melibatkan pakar hukum dan akan diterbitkan Perppu dalam waktu dekat,” katanya.
“Dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak baru,” tambahnya.
Baca juga: PB IDI Minta Seluruh Dokter di Indonesia Bergabung Tangani Pasien COVID-19
Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahadiansyah mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak terburuk apabila karantina wilayah jadi diterapkan, antara lain: penjarahan pusat perbelanjaan, kriminalitas meningkat dan lainnya. Hal tersebut dapat terjadi apabila masyarakat kelaparan dan pasokan logistik tidak terpenuhi.
Sebagai contoh, ujar dia, situasi yang terjadi di beberapa negara misalnya Italia, Spanyol, Meksiko dan India. Oleh sebab itu, Indonesia diminta mewaspadai hal tersebut sebelum terjadi. (Ay/Antara)