Jakarta, LiputanIslam.com — Guna menekan impor minyak yang kian membengkak, presiden terpilih Joko Widodo akan membangun dua kilang minyak baru dengan kapasitas masing-masing mencapai 500.000 barel per hari.
“Pak Jokowi akan membangun kilang minimal dua kilang minyak baru kapasitas 300.000 hingga 500.000 barel/hari, kita akan bangun,” kata politisi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon, di Jakarta, 30 Agustus 2014. (Baca juga: Indonesia Doyan Impor, Jokowi: Itu Kesalahan Manajemen)
Dua kilang minyak baru akan dibangun di daerah Bontang, dan di Indonesia bagian Timur tapi belum disebutkan lokasi pastinya. Pembangunan dua kilang minyak ini merupakan rencana pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang hingga kini belum juga terealisasi.
“Di dalam pemerintahan SBY sudah dialokasikan, studi anggaran bahkan sudah ada dan Pertamina sudah menyiapkan dana, tetapi lagi-lagi katanya tidak ada stock crude-nya, teknologinya juga nggak ada. Di Bontang dan Indonesia Timur ini kita bangun untuk distribusi dan produksinya kita bisa tekan biaya yang tinggi. Tidak lagi harga jomplang karena dekat dengan end-user,” papar Edi. (Baca juga: Harapan Petani, Pembenahan Penyuluh Pertanian)
Selain membangun dua kilang minyak baru, hal lain yang dilakukan Jokowi untuk menekan impor BBM, adalah dengan memaksimalkan energi non fosil yaitu dengan pemanfaatan energi berbasis gas dan bahan bakar nabati (BBN). (Baca juga: Warga Jombang Temukan BBM Alternatif Berbahan Organik)
“Pokoknya kita berikan insentif, BBN untuk biodisel campuran kita paksa Pertamina ekuivalen dengan perusahaan sejenis harus meningkatkan campuran bukan hanya 10% tetapi 40% sehingga biodiesel ini bisa bersaing dengan BBM yang diimpor. Sawit itu selain untuk CPO juga bisa dibuat bahan bakar,” jelasnya.
Lalu, berapa biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah kilang minyak?
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, menyatakan, sebuah kilang minyak membutuhkan alokasi dana sekitar Rp 120 triliun. Sedangkan untuk BBM bersubsidi, RAPBN 2015 ditetapkan besaran subsidi energi sebesar Rp363,5 triliun. Namun Jokowi-JK telah bertekad bulat dan siap untuk mengambil tindakan tidak populer dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. (Baca juga: Rencana Jokowi: Terbitkan Kartu Subsidi untuk Petani dan Nelayan) (ph)