sawahSurabaya, LiputanIslam.com — Joko Widodo, presiden terpilih periode 2014-2019 heran dengan  kondisi negara yang begitu luas dan subur, tapi mengimpor hampir semua kebutuhan pokok. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Muktamar PKB di Empire Palace Surabaya, Minggu, 31 Agustus 2014.

“Partai Kebangkitan Bangsa  dan Nahdlatul Ulama ini basisnya ada di pertanian. Masalahnya, negara luas, air banyak, beras impor, gula, jagung, buah, kedelai, garam, cabai, bawang putih impor. Kok bisa impor semua. Mesti ada kesalahan manajemen,” ujar Jokowi. (Baca juga: Tanah Subur, Indonesia Masih Impor Singkong)

Karena itu, kata Jokowi, untuk kabinet  mendatang yang memegang kementerian ini adalah menteri yang mempunyai pengetahuan lapangan kuat bukan yang teoritis karena hal ini adalah masalah di lapangan.

“Kalau mampu menyiapkan air, pupuk dan benih tepat sasaran petani, swasembada beras bukan persoalan besar. Ini persoalan mudah,” kata dia, seperti dilansir Beritasatu, 1 September 2014.

Saat ini, untuk lahan satu hektar tanaman padi di Indonesia hanya bisa memanen sekitar empat sampai lima ton, tetapi di negara lain bisa panen sampai dengan 12 ton.

“Kalau varietasnya tepat, maka hasil panennya bisa mencapai 8 ton dan hal itu bisa untuk swasembada pangan. Ada kok benihnya untuk itu,” katanya.

Sedangkan untuk daerah yang merupakan wilayah tadah hujan, kata Jokowi, sebaiknya dibuatkan bendungan, supaya panennya bisa dilakukan berkali-kali. Sedangkan untuk mencetak sawah baru lagi, biayanya sangat mahal.

“Kami ingin bangun sawah 1 juta hektare, akan lebih banyak sekali. Target swasembada pangan 2-3 tahun harus bisa selesaikan,” katanya optimistis.

Namun yang terpenting, menurut Jokowi, bagi menteri yang dipilih agar tidak hanya memberikan konsep, tetapi harus mau turun ke lapangan dan bekerja secara nyata karena yang dibutuhkan saat ini adalah eksekusi di lapangan.

“Kami yakin, segala target dan capaian yang diinginkan bisa dilakukan dengan mudah kalau mau melakukannya dengan baik dan jujur,” katanya.

Seperti diketahui, berkaitan dengan kedaulatan pangan, Tim Transisi Jokowi-JK mengusulkan perampingan kabinet, dengan menggabungkan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. (ph)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL