Jakarta, LiputanIslam.com–Sepanjang tahun 2014, konflik agraria meningkat dan 45,55 persen-nya diakibatkan oleh meluasnya proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI). Demikian disampaikan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin.
KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini disebut melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga. Sedikitnya terjadi 215 konflik agraria (45,55 persen) akibat MP3EI.
“Selanjutnya ekspansi perluasan perkebunan menempati possi ke dua, yaitu 185 konflik agraria (39,19 persen), kehutanan 27 (5,72 persen), pertanian 20 (4,24 persen), pertambangan 14 (2,97), pertanian dan perkebunan 4 (0,85 persen), lain-lain 7 konflik (1,48 persen),” kata Iwan saat merilis catatan akhir tahun 2014 bertajuk “Membenahi Masalah Agraria: Prioritas Kerja Jokowi-JK 2015” di Jakarta, seperti dikutip merahputih.com (23/12).
Program MP3EI membagi tanah dalam enam koridor ekonomi berbasiskan komoditas utama, yang satu sama lain saling terhubung melalui pengembangan bisnis-bisnis eksploitasi dan eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) dalam skala luas. Pembangunan infrastruktur pun semakin diperluas demi memperlancar bisnis pengerukan SDA tersebut.(baca: Mengawal Jokowi Agar Melaksanakan Janji Reforma Agraria)
Menurut Iwan, proyek MP3EI memperlihatkan bagaimana dominasi peran pemerintah sangat kental dalam mendorong terjadinya konflik agraria di sektor infrastruktur. Pemerintah berperan dalam proses pembebasan dan pengadaan tanah, termasuk sebagai penjamin resiko akibat pengadaan tanah bagi bisnis infrastruktur. (baca: Menteri Agraria Harus Ikuti Visi Misi Jokowi)
“Jika dilihat dari catatan sejak 2004 hingga ujung 2014, telah terjadi 1.520 konflik agraria dengan luasan areal konflik seluas 6.541.951,00 hektar, yang melibatkan 977.103 KK. Dengan demikian, rata-rata hampir dua hari sekali terjadi konflik agraria,” kata Iwan. (fa)