Anies Baswedan membuka KNRA

Anies Baswedan membuka KNRA

Wisma Antara pagi itu (22/9/2014) dipenuhi oleh sekitar 500 aktivis berbagai organisasi tani dan nelayan, akademisi bidang pertanian dan agraria, serta perwakilan petani dan nelayan dari Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Mereka berkumpul untuk membicarakan isu yang sangat penting bagi tercapainya kedaulatan pangan Indonesia, yaitu reforma agraria.

Acara Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) dibuka oleh Anies Baswedan PhD, anggota Tim Transisi, yang mewakili Jokowi. Entah mengapa Jokowi tidak hadir membuka acara ini. Namun Anies menegaskan bahwa selama ini Tim Transisi serius membahas masalah reforma agraria. Pernyataannya ini disambut tepuk tangan para hadirin.

Anies mengakui bahwa tugas Tim Transisi ada dua, yaitu mengawal proses transisi dari pemerintah SBY ke pemerintahan Jokowi-JK, serta transisi dari ‘janji’ kepada ‘realisasi’. Salah satu janji Jokowi-JK adalah terkait reforma agraria. Anies juga menyatakan bahwa ada rencana membentuk Kementerian Agraria.

Usai acara pembukaan, sidang komisi-komisi pun dimulai, di hotel Oria Jakarta Pusat, dengan diikuti sekitar 200 perwakilan kelompok tani dan nelayan, dan para aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perhimpunan Pergerakan Tani Indonesia (P3I), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Solidaritas Perempuan, Institute for Global Justice (IGJ), dan lain-lain.

kiri-kanan: Iwan Nurdin, Anies Baswedan, Noer Fauzi Rachman (foto; Achmad Ya'kub)

kiri-kanan: Iwan Nurdin, Anies Baswedan, Noer Fauzi Rachman

Menurut Noer Fauzi Rachman PhD, panitia KNRA, tujuan konferensi adalah menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah baru. Peserta konferensi sebagai aktivis dan pelaku di lapangan harus menempatkan diri sebagai ‘guru’ untuk menunjukkan agenda yang layak dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam sidang komisi dibahas 117 halaman draft rekomendasi, antara lain agenda legislasi dan regulasi nasional yang mendukung reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam, mekanisme kelembagaan, pembiayaan, penataan perdagangan, riset, dll.

Sementara itu, Sekjen KPA, Irwan Nurdin, kepada LiputanIslam.com menyatakan, “Sebenarnya rencana pelaksanaan KNRA ini sudah dimulai sejak lama. Sejak masa pencapresan Jokowi-JK kita sudah berhasil mengajukan agenda reforma agraria dalam visi-misi mereka. Setelah Jokowi menang, kita pun bergerak. Dalam arti, reforma agraria kan sudah ada di teks kampanye mereka. Nah sekarang kita harus memberikan penafsirannya. Yang berhak menafsirkannya adalah mereka yang sejak puluhan tahun bergelut, mengkaji, berjejaring dengan dengan jaringan reforma agraria, supaya tafsirannya tidak melenceng.

Kedua, kita berupaya agar jangan sampai masuk tafsir dari mereka yang kontra-reform tapi mengatasnamakan reforma agraria. Karena kita tahu, sejak tahun 2001 reforma agraria itu sudah ada [undang-undangnya] tetapi tidak pernah dijalankan. Bahkan pada zaman SBY pun sama posisinya, masuk ke dalam visi-misi, tetapi tidak ada implementasinya

KNRA-1

sidang pleno KNRA

Ketiga, kita mengkoordinir kalangan yang menjadi korban, pelaku, pengkaji reforma agraria dari seluruh Indonesia, tingkat nasional maupun lokal. Yang bergabung dengan kita itu mulai dari aktivis tingkat dunia, Henry Saragih, akademisi seperti Noer Fauzi PhD, kita punya profesor hukum, birokrat, jejaring adat, jadi kita punya banyak [pihak yang terlibat] di KNRA ini. Dengan demikian kita ingin katakan kalau pemerintah mau menjalankan reforma agraria, ada banyak yang mensuportnya, termasuk juga, ada banyak yang mendesak agar reforma agraria dijalankan.”

Sebenarnya, sebagai perwujudan langsung amanat konstitusi UUD 45 pasal 33, pemerintah Indonesia pernah menerbitkan UU no 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan produk konsensus nasional para pendiri republik yang dimaksudkan sebagai hukum agraria nasional yang memerdekakan, menggantikan hukum agraria nasional yang menghisap. Namun, selama era Orde Baru, UUPA ini diabaikan. Pada tahun 2001, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Tap MPR tersebut mengamanatkan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria. Namun dalam praktiknya, pasca TAP MPR 2001 pemerintah dan DPR terus saja membuat banyak UU baru yang tumpang tindih, sehingga terjadi banyak konflik tanah.

KNRA-4

sidang pleno KNRA

Sebagai contoh, UUPA mengklasifikasikan tanah menjadi tiga entitas, yaitu tanah negara, tanah ulayat, dan tanah hak. Namun, UU no 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tidak mengatur mengenai hak ulayat ini. Padahal, pengaturan mengenai hak ulayat ini penting karena lokasi kegiatan terkait minerba banyak dilakukan di luar Pulau Jawa. Sehingga, besar kemungkinan lokasi tersebut berbenturan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Akibat hal ini, masyarakat mengalami kerugian yang besar, seperti kehilangan tanah pertanian, perkarangan, akses ke hutan dan tanah bersama; kehilangan bangunan; kehilangan pendapatan dan sumber penghidupan, serta berujung pada kehilangan kehidupan.

Iwan Nurdin menjelaskan, secara sederhana, reforma agraria bisa diartikan memberikan tanah kepada petani kecil dan miskin, namun dengan aturan-aturan yang adil bagi semua pihak.

“Aturan reforma agraria itu sebenarnya sederhana saja. Pertama harus ada pendataan yang jelas, berapa luas tanah yang memiliki potensi pertanian, dan siapa saja yang berhak menerima manfaatnya. Kemudian, pemilik tanah akan diberi ganti rugi oleh negara, dan petani yang akan diberi tanah juga harus membayar kepada negara, semua dengan aturan-aturan yang adil. Peraturan dan perundang-undangannya pun kita sudah punya. Tapi belum dilaksanakan,” kata Iwan kepada LiputanIslam.com

Tujuan pembagian tanah ini adalah agar petani-petani di Indonesia lebih tinggi produktivitasnya dan akan memakmurkan rakyat secara umum.

“Bila petani punya lahan luas, hasil produksinya tinggi, sehingga stok pangan kita cukup, tidak perlu impor lagi. Selain itu, ketika petani makmur, mereka akan menjadi pasar potensial bagi industri dalam negeri, dan industri dalam negeri akan maju. Mereka juga akan bisa menabung sehingga likuiditas bank-bank kita tinggi, dan negara tak perlu berhutang ke luar negeri. Negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat sudah membuktikan bahwa melalui reforma agraria,  perekonomian mereka bisa maju,” jelas Iwan.

demo agraria4

demo menuntut reforma agraria (24/9/2014)

Iwan juga mempertanyakan komitmen pemerintah selama ini.

“Coba dipikirkan, mengapa pemerintah dalam 10 tahun terakhir mampu menyediakan lahan sampai 22 juta hektar kepada perusahaan sawit yang hanya dimiliki segelintir orang, tetapi tidak juga mau menyediakan lahan bagi petani, padahal ini akan memakmurkan puluhan juta petani, dan rakyat Indonesia secara umum?” tanya Iwan.

Menurut data BPS, 68% penduduk miskin berada di pedesaan, dan 57% dari mereka adalah petani. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah baru Jokowi-JK benar-benar berkomitmen melaksanakan janji; menyelamatkan petani melalui reforma agraria. (dw/LiputanIslam.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL