LiputanIslam.com-Majalah Foreign Policy (FP) dalam laporannya membahas tuntutan berlebihan Saudi dan UEA untuk terlibat dalam perundingan mendatang antara AS dan Iran. Menurut media AS ini, alih-alih ingin menyelesaikan perseteruan Teheran-Washington, kedua negara ini justru ingin melanggengkannya.
“Tepat di saat Joe Biden bicara soal pemulihan JCPOA, Saudi dan UEA (yang merupakan dua dari tiga pemerintah di dunia, selain Israel, yang menentang JCPOA) bersikeras untuk dilibatkan dalam perundingan soal masa depan perjanjian ini. Mereka beralasan bahwa kesepakatan nuklir tidak mencakup kebijakan-kebijakan regional,”tulis FP.
“Namun sebenarnya, Saudi dan UEA tidak berminat untuk memperkuat JCPOA, tapi malah ingin mempertahankan permusuhan antara Teheran dan Washington. Di masa ketika perundingan, yang berujung pada JCPOA, tengah berlangsung, dua negara ini adalah para perusak yang bukan hanya tidak berusaha melenyapkan permusuhan, tapi justru melanggengkannya. Dengan perbuatan ini, mereka ingin memastikan partisipasi aktif AS di Kawasan untuk melindungi kepentingannya.”
“Jika Presiden Biden ingin Saudi dan UEA menjadi sekutu berguna untuk AS, ia mesti mengubah prioritas-prioritas dua negara ini,”tandas FP.
“Hari ini, Saudi, UEA, dan Israel berargumen bahwa kesepakatan nuklir 2015 seharusnya mencakup isu-isu regional. Padahal saat kesepakatan ini sedang dirundingkan, Saudi dan UEA ngotot agar Pemerintah Obama tidak membahas masalah-masalah regional saat berdialog dengan Iran. Israel juga menentang agenda perundingan melampaui berkas nuklir Iran, sebab khawatir ini akan mendorong Washington untuk berkompromi dalam masalah nuklir sebagai imbalan atas keuntungan regional,”lanjut FP.
Namun sekarang, tiga pemerintahan ini menentang JCPOA dan mengklaim bahwa cacat utama perjanjian ini adalah keterbatasannya.
Di lain pihak, Saudi, UEA, dan Israel sangat gembira terhadap kebijakan-kebijakan Trump atas Iran. Mereka berpikir bahwa tindakan-tindakan ini membuahkan hasil.
FP menulis, Tekanan Maksimum dipandang Saudi sebagai langkah yang berhasil, sebab sanksi-sanksi akan melanggengkan permusuhan Iran-AS. Selama keduanya saling memusuhi, AS akan tetap mempertahankan komitmen militernya di Kawasan.
Pada hakikatnya, ini merupakan payung pengaman bagi Saudi, UEA, dan Israel yang sangat diandalkan mereka. Selain itu, selama AS berusaha membendung pengaruh politik dan melemahkan ekonomi Iran, keseimbangan regional akan memihak kepada mereka.
Mengingat bahwa tiga pemerintahan ini berupaya membuat Iran-AS tetap bermusuhan, maka pelibatan mereka dalam perundingan baru nuklir adalah sebuah kekeliruan destruktif, sebab akan menyebabkan berakhirnya diplomasi.
Menurut FP, keberhasilan diplomasi regional, baik yang berujung pada perdamaian dan berkurangnya pembelian senjata dari AS, atau penarikan Tentara AS dari Kawasan, semua ini bukan cakrawala yang menarik bagi para penguasa Saudi dan UEA.
Selain itu, saat ini keterlibatan mendalam AS di Teluk Persia sudah mulai dipertanyakan di Washington dan tak lagi mendapat sambutan rakyat AS. Menlu AS Antony Blinken dan Menhan AS Llyod Austin dalam waktu dekat ini akan memublikasikan sebuah kajian kondisi dunia, yang akan menunjukkan bahwa urgensi strategis Teluk Persia sudah berkurang secara signifikan dan biaya besar dominasi militer di kawasan itu sudah tidak bisa lagi dijustifikasi. (af/alalam)
Baca Juga:
AL Iran: Keberadaan Kami di Perairan Internasional Kandaskan Konspirasi Musuh
Iran Ungkap Drone Besar Baru Buatannya, Berjarak Tempuh 3.000 Kilometer