LiputanIslam.com-“Amerika adalah negara paling aman, sebab di sana tak ada Kedubes AS.” Ini adalah ungkapan populer di Amerika Selatan, yang mungkin pernah didengar banyak orang. Ungkapan ini ada benarnya, dan menjelaskan sebuah fakta yang nyaris tak terbantahkan. Sebab itu, kita tak usah terlalu heran terhadap intervensi AS di Lebanon, sebagaimana yang dilakukannya di banyak negara.
Pertama-tama, perlu disebutkan bahwa Dorothy Shea bukan Dubes AS pertama yang memicu kontroversi di Lebanon. Sebelum dia, ada Jeffrey Feltman yang memainkan peran penting dalam proses politik dan keamanan Lebanon di jalur yang menguntungkan Washington dan Tel Aviv.
Dubes AS saat ini pun tak ada bedanya dengan Feltman. Sebelum ini, Shea adalah staf di Konsulat AS di Israel. Setelah itu, ia menjabat direktur kantor politik Kedubes AS di Tel Aviv.
Untuk memahami detail sejumlah peristiwa terbaru di Lebanon, sebaiknya kita mengkaji rangkaian kejadiannya secara berurutan.
Pergerakan AS dimulai sejak diumumkannya Pemerintahan Hassan Diab, yang disebut oleh media-media AS dan sebagian media Arab sebagai “Pemerintahan Hizbullah.” Penamaan ini juga memiliki latar belakang, untuk menjadi mukadimah bagi pembenaran sikap AS terhadap Lebanon. Seiring meningkatnya krisis ekonomi dan moneter Lebanon (yang dipengaruhi oleh peran kelompok-kelompok mencurigakan domestik dan asing), peran Shea sebagai Dubes AS pun dimulai.
Shea menuding Hizbullah sebagai penyebab krisis dan kerusuhan di Lebanon, padahal dia tahu bahwa usia Pemerintahan Diab baru 7 bulan. Shea sudah cukup disebut idiot, karena menganggap pemerintahan yang belum genap berusia satu tahun sebagai pihak yang bertanggung jawab atas krisis ekonomi selama 28 tahun terakhir.
Statemen Shea memicu kemarahan berbagai pihak di Lebanon. Berlawanan dengan apa yang dirumorkan, kemarahan ini tidak didasari kepentingan agama atau politik tertentu.
Perjanjian Wina yang ditandatangani pada tahun 1961 telah menentukan hubungan diplomatik. Pasal Kedua menyebutkan bahwa misi seorang dubes adalah mendukung kepentingan negara penerima di sisi negara pengirim dalam batas-batas yang telah ditentukan. Pasal Keempat didasarkan pada pengenalan atas perkembangan dan peristiwa di negara penerima dengan semua solusi legal.
Shea tidak menghormati dua pasal tersebut, dan ini sudah cukup untuk menindaknya, atau paling tidak, menganggapnya tidak layak sebagai dubes. Sayangnya, Lebanon tak punya kuasa untuk melakukannya, lantaran banyaknya intervensi di struktur perpolitikan negara tersebut.
Ucapan Shea bahwa Washington mendukung Pemerintahan Lebanon minus Hizbullah, juga statemen Dubes Saudi bahwa bantuan finansial hanya akan diberikan ke Beirut dengan “syarat-syarat tertentu”, adalah dua pernyataan yang memiliki satu makna.
Mereka ingin Hizbullah disingkirkan, sebab kelompok ini adalah duri besar di tenggorokan Israel, juga bagian dari Poros Perlawanan yang membuat Washington dan Pemerintahan Trump tak bisa tidur nyenyak.
Dengan demikian, jika Amerika adalah negara paling aman karena di sana tak ada Kedubes AS, bisakah rakyat Lebanon bertanya “apakah kami berhak menutup Kedubes AS di Beirut, agar negara kami bisa aman juga?” (af/alalalam)
Baca Juga:
Hina Hakim Lebanon, Dubes AS: Vonis Ini Gila!
Tanggapan Waswas Lembaga Think Tank Israel atas Video Ancaman Hizbullah