LiputanIslam.com–Hari ini, 8 November 2016, warga AS akan memilih presiden mereka. Ada dua kandidat utama yang bisa dipilih, yaitu Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Meskipun ada kandidat alternatif, seperti Jill Stein, namun karena dia tidak dicalonkan oleh dua partai besar itu, kemungkinan sangat kecil ia akan menang.
Pertanyaan muncul terkait Hillary, siapa yang melindungi dia? Masalahnya, sejak lama Hillary telah tersandung masalah hukum dan berpotensi dipenjara. Namun dia tetap dipilih oleh Partai Demokrat untuk menjadi kandidat partai tersebut, meskipun ada nama lain yang lebih ‘aman’, Bernie Sanders.
Dalam laporan Departemen Dalam Negeri AS dan penyidikan hukum yang mengikutinya, disebutkan daftar berikut ini. (Kata ‘section’ menunjukkan tuntutan hukum yang dikenakan kepada Clinton)
-Pelanggaran hukum oleh Clinton dan penasihat nya (section 1410)
-Pelanggaran kriminal (section 1511)
-Pelanggaran hukum lokal dan federal (section 1411);
-Kejahatan federal karena kelalaian menjaga informasi dan dokumen rahasia (section 1924);
-Penahanan 1200 dokumen rahasia dari komputernya, di rumah dan di server non-aman (section 1924)
-Kejahatan kebohongan karena Clinton telah menyatakan di bawah sumpah di depan hakim federal bahwa ia telah menyerahkan semua emailnya ke Departemen Luar Negeri. Namun, Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri menyatakan pekan ini bahwa perkataan Clinton adalah bohong (section 798);
-Kejahatan kebohongan karena ia menyatakan di bawah sumpah bahwa Departemen Luar Negeri telah mengizinkan dia untuk menggunakan komputer pribadi untuk bekerja di rumah. Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri menyatakan pekan ini bahwa ini adalah kebohongan (section 798);
-Penyelewengan dan Penyembunyian yang terkait dengan Clinton Foundation (UU Rico dan section 1503).
Kebohongan Hillary bahwa ia menyerahkan seluruh email pribadinya terbongkar saat FBI pekan lalu melaporkan kepada publik bahwa sekitar 1.000 email antara Hillary Clinton dan Jenderal David Petraeus telah hilang dari berkas 30.000 email yang diserahkan Clinton kepada Kementerian Dalam Negeri AS pada Desember 2014.
Menurut peraturan Departemen Dalam Negeri, Clinton seharusnya tidak menggunakan server email pribadinya untuk urusan resmi karena mengancam keamanan negara. Selain itu, sebelum Clinton meninggalkan posisinya sebagai menteri luar negeri, dia seharusnya menyerahkan semua e-mail yang berhubungan dengan urusan pemerintah.
Hasil penyelidikan FBI yang terbaru, ada email-email yang dikirim Direktur CIA, Jenderal Petraeus, ke email personal Hillary, atas suruhan Hillary sendiri. Diperkirakan ada 1000 email antara mereka berdua. Pada bulan Oktober 2009, Hillary menulis pesan kepada Petraeus, “Jika ada yang Anda perlukan atau Anda inginkan, atau ada sesuatu yang ingin Anda beritahukan kepada saya, tolong gunakan alamat email personal ini.”
Petraus kemudian mundur dari jabatannya setelah insiden penyerbuan kelompok militan Libya ke Konsulat AS di Benghazi pada 11 September 2011, yang menewaskan Dubes AS, Chris Stevens, dan 3 warga AS lainnya. Serbuan ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa CIA tidak mampu menjaga fasilitas AS sehingga sedemikian mudah ditembus kelompok militan. Hillary Clinton yang saat itu menjabat sebagai Menlu juga disorot atas keputusannya melancarkan perang di Libya. Menurut analis politik Charles R. Kubic, sebenarnya masih ada opsi solusi damai di Libya, namun pada 14 Maret 2011 Hillary bertemu dengan pimpinan pemberontak Libya di Paris, termasuk Mahmoud Jibril, orang nomer dua di Ikhwanul Muslimin Libya, dan memutuskan untuk mendukung gerakan revolusi mereka. (baca: Amerika dan Dunia, Masa Depan Penuh Kengerian)
Di antara isi email lainnya yang menghebohkan publik adalah terungkapnya hadiah uang senilai US$ 1 juta atau Rp 13,1 miliar dari pemerintah Qatar kepada Yayasan Clinton ketika Hillary Clinton menjabat sebagai menteri luar negeri. Namun hadiah itu tidak dilaporkan Hillary ke Departemen Luar Negeri sebagai wujud transparansi pejabat negara. (baca: Hillary Akan Serang Iran Bila Jadi Presiden)
Email-email John Pondesta, ketua tim kampanye pemilu Clinton, yang juga bocor ke publik, menunjukkan berbagai indikasi bahwa Hillary dan Bill Clinton terkait dengan perdagangan anak-anak Haiti. Yayasan Clinton memiliki hubungan erat dengan penyelundup anak-anak Haiti bernama Laura Silsby. John Pondesta pun diduga kuat terkait dengan penculikan bocah kecil bernama Madeleine McCann di Portugal tahun 2007 yang hingga kini belum terungkap. Pasalnya, foto Pondesta dan saudaranya sangat mirip dengan sketsa yang disebarkan polisi sebagai terduga pelaku penculikan. Apalagi, pada bulan Mei 2016, terungkap bahwa Bill Clinton melakukan perjalanan dengan Jeff Epstein selama 26 kali. Epstein telah dijatuhi hukuman penjara karena kejahatan prostitusi anak kecil. Kasus-kasus ini memunculkan kecurigaan bahwa Clinton dan orang-orang dekatnya terlibat dalam dengan jaringan pedofilia.
Dengan semua kesalahannya ini, Hillary tetap dicalonkan sebagai kandidat dan kemungkinan besar akan menang. Kembali pertanyaan diajukan: siapa yang melindunginya sehingga iasedemikian kebal hukum? Tentu saja jawabannya adalah para penguasa industri perang, karena mereka memerlukan presiden yang berkomitmen untuk terus meluncurkan perang di sleuruh dunia. (fa)