Otong Sulaeman
Antasari menangis haru. Upayanya memperjuangkan kebenaran yang diyakininya berbuah hasil. Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan historis terkait dengan kebolehan bagi terpidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) secara berulang atas keputusan pengadilan yang sudah dibuat Mahkamah Agung. Keputusan MK ini menggugurkan UU 286 Ayat 3 tentang KUHAP perihal peninjauan kembali (PK) yang hanya boleh dilakukan satu kali.
Beragam pendapat diajukan oleh para ahli hukum terkait dengan masalah ini. Ada yang menolak, tapi sebagian besar tampaknya menyampaikan apresiasi kepada MK. Fakta adanya beberapa keputusan pengadilan hingga tingkat kasasi di MA yang ditengarai berbau rekayasa menjadi alasan kebanyakan pihak yang mendukung keputusan MK ini. Artinya, dukungan kepada keputusan MK ini sebenarnya berangkat dari keinginan untuk menggugat sesuatu yang terlanjur dianggap kebenaran final. Ini adalah gerakan abadi manusia yang tidak akan bisa dibungkam oleh apapun.
Sejarah manusia memang banyak diwarnai oleh sikap-sikap buruk tirani penguasa yang melakukan rekayasa atas sesuatu, lalu mereka upayakan agar rekayasa tersebut menjadi sesuatu yang bersifat final dan tak boleh disentuh. Mereka tutup segala kemungkinan yang terkait dengan pengungkapan kembali hal yang sudah “disucikan” itu. Tengoklah masalah Holocaust. Bahwa orang Yahudi adalah korban kejahatan, karena ada enam juta orang Yahudi yang dibantai Nazi seolah narasi suci yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Bahkan di Eropa, peneliti ilmiah pun akan terkena undang-undang anti-Semit dengan ancaman penjara jika mencoba-coba mengutak-atik narasi Holocaust. Para ilmuwan dan aktivis Barat sendiri cenderung berpura-pura buta dan tuli atas situasi ini, padahal di saat yang sama mereka mengklaim diri sebagai bangsa pendukung demokrasi dan liberalisme, yang seharusnya meliputi juga kebebasan akademis.
Bangsa Indonesia pun masih punya banyak sekali PR keadilan sejarah. Masih banyak kabut misteri yang menutupi hakikat peristiwa seputar pelengseran Gus Dur, peristiwa reformasi, posisi sejarah Soeharto, peralihan dari masa Orla ke Orba, dan lain sebagainya. Dalam konteks sejarah Islam pun, masih banyak perdebatan seputar masa-masa Khulafaur Rasyidin, pergantian masa itu menjadi sistem dinasti Umayyah, kudeta Abbasiyyah, dan berbagai macam perang saudara yang menodai kecemerlangan perjalanan sejarah Islam. Upaya untuk mengkritisi sejarah sering dihantam oleh dogma bahwa peristiwa masa lalu tak perlu diganggu gugat.
Namun, nalar manusia tak mungkin bisa dibungkam. Nalar akan selalu memberontak, menghendaki terungkapnya kebenaran. Itulah sebabnya selalu ada upaya untuk menemukan kebenaran sejarah.
Karenanya, novum-novum baru atau temuan kebenaran logika terkait apa yang terjadi di masa-masa itu harus diberi ruang untuk dianalisis. Analitis kritis atas sejarah tidak boleh dibungkam atas nama apapun. Tugas kita adalah melawan lupa. PK berkali-kali adalah sebuah keniscayaan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.(Editorial/LiputanIslam.com)