Otong Sulaeman
Sejak memasuki zaman reformasi, bangsa Indonesia memiliki ruang yang lebih luas untuk memberikan penilaian secara langsung terhadap kinerja pihak yang sudah mereka pilih dalam even pemilu. Berbagai survei secara berkala digelar untuk memberikan gambaran perkembangan penilaian masyarakat terhadap kinerja parlemen dan pemerintah.
Modus yang muncul hampir selalu sama: tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kedua lembaga itu selalu mengalami trend penurunan, bahkan penukikan yang sangat tajam. Sebagai yang terpilih, presiden/wapres dan anggota parlemen tentulah secara legal-formal disebut sebagai pihak yang paling dikehendaki rakyat. Kapan itu? Pada saat berlangsungnya pemilu. Pada moment pemilu, merekalah yang memang dipilih atau dikehendaki oleh rakyat. Tapi, lihatlah hasil survei setahun setelah pemilu. Pastilah terjadi degradasi kepuasan dan kepercayaan. Makin lama, tingkat kepuasan dan kepercayaan itu semakin menurun.
Jika survei-survei itu dianggap sebagai “miniatur” dari sebuah pemilu, bisa diambil kesimpulan bahwa model pilihan rakyat itu senantiasa berubah. Model perubahan ini bisa disimulasikan sebagai berikut. Pada pemilu tahun 2009 lalu seseorang memilih caleg A dari partai B, dan ia juga memilih capres/cawapres C. Kebetulan, A dan pasangan C memang menjadi legislator dan presiden/wapres terpilih. Tapi, setahun berikutnya, ia merasa kecewa terhadap semua pilihannya itu.
Ketika disurvei, ia mengatakan tidak percaya lagi kepada caleg A maupun pasangan C.
Berbagai survei juga menunjukkan trend degradasi kepercayaan dan kepuasaan itu terjadi secara massif. Jumlah orang yang tidak puas dengan pilihannya itu sangat banyak. Artinya, pilihan rakyat pada pemilu itu bersifat sangat sementara, yaitu hanya pada moment pemilu. Jika pemilu diadakan setiap tahun, hampir bisa dipastikan bahwa komposisi sebagian besar anggota parlemen akan berubah setiap tahun. Hal yang sama juga terjadi kemungkinan besar berlaku pada jabatan presiden dan wakil presiden.
Tentu saja, dengan pertimbangan efektivitas kinerja pemerintahan dan parlemen, mustahil mengganti presiden/wapres dan juga anggota parlemen setiap tahun, meskipun rakyat menghendaki demikian. Maka, menjadi tugas rakyatlah untuk memiliki kesadaran bahwa pilihan mereka di satu hari pemilu itu secara konstitusional dianggap sebagai pilihan untuk jangka waktu lima tahun. Jika besok-lusa mereka menyesal dengan pilihannya itu, tidak ada ruang untuk menebus kesalahan pilihan. Sekali terperosok ke dalam lubang yang salah, ia akan masuk ke dalam kubangan dan terpenjara di dalamnya. Tunggulah sampai lima tahun lagi, ketika ia diberi izin untuk keluar dari lubang itu dan mencari jalan yang benar.
Kita tentu ingin disebut sebagai bangsa yang bijak. Bangsa yang bijak adalah kumpulan dari orang-orang bijak. Orang yang bijak tidak akan terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali. Kalau sampai itu yang terjadi, orang itu akan disebut bodoh. Jika terperosoknya sampai berkali-kali, itu namanya ketololan. Pemilu legislatif sudah di depan mata. Ini adalah fase lain dari perjalanan bangsa ini. Titik di tanggal 9 April akan titik krusial dan ujian, apakah kita ini bangsa yang bijak ataukah sebaliknya. Lebih dari segalanya, ini adalah sabda Nabi: “Al-Mu’minu laa yaqa’u fil hufrati marratain –Seorang mukmin tidak boleh terjatuh ke dalam lubang yang sama dua kali.”(Editorial/LiputanIslam.com)