Otong Sulaeman
Berpolitik adalah sebuah kemestian, apalagi bagi sebuah negara demokratis. Proses pembentukan alat kelengkapan kenegaraan mau tidak mau harus melalui proses politik. Tak mungkin ada presiden sebagai pucuk lembaga eksekutif jika tidak ada proses politik. Demikian juga dengan lembaga legislatif, yudikatif, dan seluruh organ di bawah lembaga-lembaga tersebut.
Pada proses ini, segala hal yang terkait dengan upaya untuk merebut kekuasaan dan posisi memang sah dilakukan. Di sinilah ajang untuk bersaing dan berupaya mengalahkan rival politik. Anda boleh memoles diri dan melakukan upaya pencitraan positif bagi diri Anda, bagi partai Anda, atau bagi kandidat jagoan Anda. Di sisi lain, sampai batas-batas, Anda boleh mengungkap kelemahan lawan-lawan Anda.
Hanya saja, patut dicatat bahwa proses politik tersebut mestinya berhenti pada tugas utamanya, yaitu terbentuknya organ-organ pemerintahan. Setelah itu, proses politik mestinya berhenti. Watak politik yang dinamis dan penuh ketidakpastian mestinya tidak ikut terus menyertai proses kenegaraan selanjutnya, yaitu pembangunan negara. Jika tidak, politik akan menjadi parasit yang membuat tersendatnya program-program pembangunan. Ujung-ujungnya, rakyat lagi yang akan dirugikan.
Sayangnya, situasi seperti inilah yang sedang kita saksikan di negara kita. Proses politik di tingkat nasional terus-menerus terjadi, padahal segala macam alat kelengkapan negara sudah terbentuk. Proses politik terus menghantui berbagai macam peristiwa nasional. Aroma politisasi yang motivasinya adalah perburuan kekuasaan, penjegalan kekuasaan, dan upaya mempertahankan posisi, sangat menyengat dalam hampir setiap peristiwa bangsa.
Mengapa ini sampai bisa terjadi? Tentu pertama-tama kita harus melihat sistem atau format politik negara kita yang agaknya memberi ruang cukup terbuka bagi terjadinya politisasi seperti itu. Contohnya adalah DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol dan fungsi anggaran (selain fungsi utamanya, yaitu legislasi). Fungsi ini jelas mendorong para politisi di Senayan untuk terus “bermain politik”.
Kemudian, hal lain yang menyebabkan situasi ini masih terus berlangsung adalah kualitas orang-orang yang “manggung” di pentas nasional yang masih terjebak dalam status sebagai “politisi”. Sebagai politisi, orientasi dari segala langkah mereka adalah kepentingan partai, bahkan mungkin kepentingan pribadi. Sebagai politisi, kesuksesan mereka diukur dari sejauh mana mampu berdebat dalam rangka mengamankan kepentingan partai dan golongan. Sebagai politisi, mereka disebut berhasil jika mampu menempati posisi atau jabatan tertentu.
Inilah realitas kehidupan bernegara kita saat ini. Dan rakyat hanya bisa bisa mengurut dada. (editorial/liputanislam.com)