Otong Sulaeman
Hari-hari ini, atmosfer perpolitikan nasional sedang hangat membincangkan soal pemilu kepala daerah (pilkada). Hari “H” pilkada memang masih beberapa bulan lagi, tepatnya tanggal 9 Desember nanti. Akan tetapi, tanggal 28 Juli adalah hari terakhir pendaftaran pasangan calon. Dengan demikian, masyarakat akan segera tahu, siapa saja pasangan bakal calon yang akan berlaga di pilkada nanti.
Menarik untuk diperhatikan bahwa sejauh ini, para pasangan calon yang sudah mendaftar ternyata umumnya didukung oleh sejumlah partai “gado-gado”. Sama seperti pilkada-pilkada sebelumnya, dan juga seperti yang terjadi pada pilpres tahun lalu, tidak ada koalisi yang dibangun atas dasar ideologi partai ataupun ideologi basis massa. Tidak ada ada koalisi antar partai agamis atau antar partai nasionalis. Bahkan tidak ada juga koalisi di antara partai di KIH (Koalisi Indonesia Hebat) ataupun Koalisi Merah Putih (KMP).
Para anggota KMP (koalisi partai pendukung Prabowo – Hatta dalam pilpres tahun lalu) yang selama ini dikenal sangat solid dan sempat berikrar untuk membangun koalisi permanen dari pusat hingga daerah, pada kenyataannya satu sama lain saling bersaing. Hal yang sama juga terjadi pada “lawannya”, yaitu KIH. Dalam konteks kontestansi di pilkada saat ini, masing-masing partai membangun koalisi dengan partai manapun, tanpa mempedulikan apakah ia berasal dari KIH, KMP, atau partai yang menyatakan diri sebagai penyeimbang, yaitu Partai Demokrat.
Tentu setiap partai punya hak politik untuk berkoalisi dengan partai manapun. Setiap partai juga berhak untuk meninggalkan kesepakatan politik apapun yang pernah dibuat dengan partai-partai lainnya. Tokh dalam dunia politik, semua faksi menyetujui adagium kuno ini: tak ada lawan dan kawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Jadi, tak ada partai manapun di dalam pilkada ini yang merasa dikhianati manakala ada “partai sekoalisi” yang kemudian malah menjadi rival politik. Juga ada tak ada politisi partai yang merasa risih karena harus bahu-membahu berjuang bersama politisi partai lain, meskipun di dalam pilpres tahun lalu, keduanya pernah saling menghujat.
Yang kasihan adalah massa pendukung fanatik. Emosi mereka sempat diaduk-aduk selama pilpres tahun lalu. Banyak persahabatan atau pertemanan menjadi hancur gara-gara fanatisme kelompok. Satu sama lain saling membenci; kebencian yang ditanamkan para juru kampanye partai dukungannya. Hingga kini, kebencian tersebut masih menyala-nyala. Padahal, para juru kampanye yang dulu menggelorakan kebencian itu, sekarang malah sudah saling saling sapa dan bahkan sedang berjuang bersama-sama.
Fenomena porak-porandanya koalisi pilpres (atau mereka mengistilahkannya “mencairnya” koalisi) pada pilkada ini mestinya menjadi pelajaran bagi bangsa ini agar tak mudah jatuh ke dalam kebencian dan fanatisme buta. Di sisi lain, tentu kita berharap agar para politisi kita ini jangan dengan mudahnya mempermainkan emosi rakyat. Kalau ada silaturahmi rakyat yang terputus gara-gara agitasi kebencian yang Anda kobarkan, jelas Anda harus mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Tuhan. Jika Anda seorang Muslim, ketahuilah bahwa seorang pemutus silaturahim akan dikutuk dan disiksa di tempat terburuk (Ar-Ra’d: 23). Wallahu a’lam. (editorial/liputanislam.com)