Otong Sulaeman
Rencana eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba yang berasal dari Australia memasuki masa-masa krusial. Berbagai pernyataan dan tindakan pemerintah Australia dalam menyikapi kasus ini berbuah balasan reaksi keras, terutama dari kalangan aktivis Indonesia. Kecaman balik, olok-olok di medsos, hingga pengumpulan koin untuk Australia, adalah di antara reaksi yang bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini. Bagi kalangan aktivis, sikap dan pernyataan pemerintah Australia itu hanya bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi dan perendahan atas kedaulatan bangsa Indonesia.
Berdasarkan literatur politik internasional, sikap Australia itu memang jauh dari proporsional. Australia tentu berhak menghapus vonis mati dalam sistem peradilan mereka. Akan tetapi, tentu saja sistem hukum mereka tersebut tidak bisa dipaksakan kepada sistem hukum yang ada di Indonesia, meskipun yang menjadi korbannya adalah warga negara Australia. Pernyataan ketidaksetujuan terhadap sistem peradilan di Indonesia yang disertai dengan kecaman, apalagi ancaman, tentu merupakan intervensi bahkan pelecehan terhadap kedaulatan hukum bangsa ini.
Apalagi Australia juga sejauh ini menunjukkan inkonsistensi pandangan dalam hal pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. Kita tentu tidak lupa kasus bom Bali tahun 2002 lalu yang menewaskan sejumlah pelancong Australia. Ketika para pelaku bom Bali akhirnya dijatuhi hukuman mati, Australia sama sekali tidak menunjukkan reaksi negatifnya. Bahkan, ketika eksekusi hukuman mati dilaksanakan, Australia berkomentar, “The justice has been done”.
Apa artinya ini? Ini artinya, bagi Australia, yang penting adalah siapa yang menjadi korban, bukan sistem peradilannya sendiri. Jika korbannya warga Australia dan pelaku kejahatannya adalah orang Indonesia, hukuman mati adalah hal yang paling pantas diberlakukan. Sebaliknya, ketika korbannya adalah orang Indonesia (ingat, kejahatan narkoba telah menghancurkan kehidupan anak-anak bangsa ini), dan pelakunya adalah orang Australia, maka hukuman mati menjadi barang najis yang menjijikkan. Dengan kata lain, harga nyawa terpidana mati orang Australia jauh lebih berharga dibandingkan dengan orang Indonesia.
Inkonsistensi sikap Australia ini juga jelas terlihat dari tidak pernah munculnya kecaman terhadap pemberlakuan hukuman mati di negara-negara lain yang notabene juga memberlakukan hukuman mati, semisal Amerika Serikat, Malaysia, atau Singapura. Tak pernah ada kecaman apapun yang muncul dari Australia terhadap negara-negara tersebut. Lalu, mengapa Indonesia dikecualikan? Apakah perbedaan sikap ini disebabkan oleh pandangan merendahkan Australia terhadap Indonesia? Apakah sikap tersebut muncul karena Indonesia selama ini selalu menunjukkan “kesantunan” meskipun dikasari dan dikhianati?
Mayoritas penduduk Indonesia adalah ummat Islam. Sama seperti agama-agama lainnya di negeri ini, Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan bangsa. Islam juga agama yang mengajarkan egalitarianisme dan keadilan. Seperti yang juga disampaikan oleh para ulama dari dua ormas terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, ajaran Islam yang hakiki merekomendasikan untuk tetap konsisten dengan kedaulatan hukum negeri ini, dan melawan campur tangan pihak asing manapun. Kedua lembaga mendorong agar eksekusi mati tetap dilaksanakan.
Ummat Islam di Indonesia tentu mendukung sikap pemerintah dalam eksekusi terhadap para terpidana mati ini. Selain karena memang diyakini akan menimbulkan efek jera bagi calon pelaku kejahatan narkoba lainnya, juga karena masalah ini sudah menyangkut urusan ‘izzah (kehormatan) bangsa Indonesia. (editorial/liputanislam)