Otong Sulaeman
Bangsa Indonesia baru saja menyaksikan momen bersejarah berupa pergantian kepemimpinan nasional. Susilo Bambang Yudhoyono telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Penggantinya adalah Joko Widodo yang lebih akrab dipanggil Jokowi.
Sambutan yang ditunjukkan oleh masyarakat di berbagai kawasan Indonesia menunjukkan betapa sangat tingginya harapan yang disematkan di pundak Jokowi untuk melakukan perubahan atas nasib bangsa ini. Sosok Jokowi yang selama ini dikesankan sangat merakyat, ditangkap sebagai indikasi pemimpin yang memahami permasalahan ril rakyat. Di sisi lain, Jokowi juga dikenal sebagai pekerja keras, dan jauh dari sikap-sikap cuma “omong doang”. Ini juga tentunya mencuatkan ekspektasi lain.
Lalu, yang juga tak kalah pentingnya, Jokowi juga diyakini sebagian orang sebagai pemimpin yang tidak tersandera oleh kepentingan politik apapun. Dalam perjalanannya hingga menjadi presiden, Jokowi tidak berutang budi kepada siapapun. Berbagai even yang digelar dari mulai masa kampanye hingga saat syukuran bisa terlaksana dengan dana hasil urunan para relawan. Para artis yang tampil konon tampil tanpa dibayar sepeser pun. Ini juga memberikan harapan bahwa Jokowi akan lebih mampu fokus dalam bekerja, tanpa perlu terlalu banyak membuat pertimbangan.
Ekspektasi tinggi memang layak dimunculkan masyarakat dan bangsa Indonesia. Setelah 75 tahun merdeka, masih banyak hal yang merupakan cita-cita kemerdekaan tapi belum terwujud. Bangsa ini masih tertatih-tatih dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Adanya 40 juta warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan (atau, kalau indikasinya adalah penerima beras miskin, jumlahnya malah mencapai angka 70 juta), tentu menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diharapkan masih belum terwujud.
Penegakan hukum dan keadilan pun masih jauh panggang dari api. Korupsi betul-betul merajalela. Parlemen sebagai lembaga pembuat undang-undang serta lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sebagai lembaga penegak hukum, malah ditengarai sebagai pihak-pihak yang paling dahsyat dalam melakukan kejahatan.
Diktatorisme politik di era Orde Lama dan Orde Baru ditengarai sebagai biang kerok keterbelakangan ini. Demokrasi yang substantif diyakini sebagai solusinya. Maka, ketika Orde Baru berakhir pada tahun 1998, banyak pihak yang percaya bahwa masalah bangsa ini akan selesai.
Tapi, setelah 16 tahun mengarungi era baru bernama reformasi, perubahan yang diharapkan masih saja berada pada tahap impian. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul, ternyata belum memberikan efek positif seperti yang sebelumnya diharapkan.
Maka, ketika Jokowi akhirnya resmi dilantik sebagai presiden, berbagai macam ekspektasi itu kembali mencuat dan membubung tinggi. Rakyat tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya-raya. Tapi, ke mana kekayaan itu? Ke mana larinya emas, perak, batu bara, timah, dan kekayaan lainnya? Ke mana larinya hasil-hasil laut yang selalu melimpah ruah?
Rakyat juga tahu bahwa segelintir orang di negeri ini hidup berfoya-foya menghambur-hamburkan harta kekayaan mereka, sedangkan puluhan juta rakyat lainnya harus mengais-ais sisa remah makanan. Ada yang mati karena kelaparan, dan ada juga yang mati karena kelebihan makanan.
Rakyat juga tahu bahwa negeri tetangga yang kekayaan alamnya lebih kecil dari kita, ternyata malah menikmati kesejahteraan hidup yang jauh berlipat-lipat dari kita. Padahal mereka merdeka lebih lambat dari kita. Padahal, dulunya mereka belajar dari kita tentang bagaimana caranya membangun ekonomi bangsa.
Lahirnya pemimpin baru telah melahirkan ekspektasi baru. Kita harus memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi untuk bekerja dalam rangka memenuhi ekspektasi ini. (editorial/liputanislam.com)