Otong Sulaeman
Sudah tiga bulan lamanya Jokowi memegang tampuk posisi tertinggi di negeri ini. Selama kurun waktu yang hanya seumur jagung tersebut, ternyata Jokowi sudah berhadapan dengan sejumlah peristiwa yang menjadi batu ujian bagi kapasitasnya sebagai presiden.
Peristiwa itu dimulai dari tarik ulur kepentingan politik saat pembentukan kabinet. Disusul dengan perseteruan di DPR antara dua kubu yang bersaing di pilpres. Kubu yang mestinya melumer seiring berakhirnya masa pilpres itu malah sempat semakin semakin mengkristal. Lalu, ada polemik soal eksekusi hukuman mati yang sempat mencuatkan kemungkinan memburuknya hubungan diplomatik Indonesia dengan sejumlah negara sahabat. Dan kini, Jokowi dihadapkan kepada situasi yang sangat krusial, yaitu perseteruan antara dua institusi vital negara ini: KPK versus Polri.
Konflik-konflik di atas tentu saja akan sangat memecah konsentrasi kinerja kabinet Jokowi dalam membangun negeri. Perhatian Jokowi pastilah saat ini lebih terfokus kepada penyelesaian kasus ini ketimbang menggerakkan dan memonitor kinerja para menterinya untuk bekerja dalam rangka membangun negara. Untuk sementara, jargon “kerja, kerja, kerja” seakan tenggelam di tengah hiruk-pikuk konflik.
Jokowi sadar, konflik-konflik ini juga tidak mungkin diabaikan begitu saja. Berpolitik dan manajemen konflik adalah bagian yang tak mungkin terpisahkan dari lembaga kepresidenan. Mengabaikannya adalah bunuh diri. Tapi, justru di sinilah kita akan bisa menilai kemampuan seorang Jokowi dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala pemerintahan. Apapun yang akan dilakukan Jokowi akan menunjukkan apakah dia layak atau tidak berada di posisi paling bergengsi ini.
Sampai sejauh ini, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi menunjukkan trend yang cenderung terus menurun. Gegap gempita ekspektasi yang ditunjukkan oleh masyarakat (terutama para pendukung Jokowi) kini tidak lagi kelihatan. Bahkan para relawan yang tergabung dalam Konser Salam Dua Jari sudah terang-terangan menyatakan kekecewaan mereka.
Mereka kecewa karena Jokowi yang begitu mereka puja ternyata tetap mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Mereka juga kecewa karena di saat konflik memuncak yang ditandai dengan penangkapan Bambang Widjojanto ditangkap, statemen Jokowi sangat datar dan normatif. Alhasil, Jokowi dianggap gagal memenuhi ekspektasi mereka yang telah begitu menggebu mendukungnya; mereka yang begitu optimis bahwa Jokowi akan mampu menjadi pemimpin terbaik Indonesia.
Mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa kita umumnya dikecewakan dengan kinerja orang yang sudah kita dukung mati-matian? Mengapa kalau sudah urusan jabatan politik, ekspektasi kita sering kali terhempas di udara kosong?
Inilah masalah yang sering diabaikan oleh sebagian besar dari kita. Akal sehat kita menyatakan bahwa harus ada sinkronisasi yang jelas dan terukur antara tugas-tugas dan syarat-kriteria. Hal ini kita terapkan secara ketat untuk jabatan-jabatan di perusahaan. Kita hanya akan mempekerjakan seseorang untuk jabatan manajer, dengan tugas-tugas A-B-C-D, jika orang tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Kita buat kriteria, syarat, dan alat ukurnya secara ketat.
Sayangnya, hal yang sama tidak tampak untuk pengisian pos dan jabatan paling vital di negara ini, yaitu jabatan presiden. Tugas dan kewenangan presiden ini sangat besar dan krusial. Kewenangannya dalam hal grasi dan amnesti membuat keputusan-keputusannya terkait langsung dengan nyawa seseorang. Presiden juga punya hak menyatakan perang yang menjadi pertaruhan hidup-mati dan martabat bangsa.
Lalu, bagaimana dengan kriteria seseorang untuk menjadi presiden? Sama sekali tidak relevan. Kriterianya sangat mengambang. Tolok ukur yang dibuat juga tidak jelas. Syarat utama menjadi presiden di negara kita hanyalah popularitas dan dukungan politik. Inilah yang menyebabkan sejumlah seniman yang populer dengan percaya diri menyatakan siap menjadi presiden. Dengan kriteria yang sangat longgar seperti itu, mereka memang sah-sah saja menjadi kandidat.
Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa rakyat Indonesia telah salah memilih Jokowi-JK, dan seharusnya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo-Hatta. Prabowo dan siapapun juga belum tentu mampu menanggung beban ini. Tokh, mereka juga tidak diharuskan memenuhi syarat dan kriteria yang relevan.
Malam hari, pasca pelantikannya sebagai presiden, wajah Jokowi terlihat sangat lelah, meskipun tetap mengumbar senyum dan meladeni bersalaman dengan orang-orang di luar pagar istana yang berteriak-teriak histeris menyebut namanya. Saat itulah Jokowi berkata dengan nada gamang, “Ekpektasi mereka terlalu tinggi.” (editorial/liputanislam)