Otong Sulaeman
LiputanIslam.com –Drama pendaftaran capres-cawapres untuk pemilu serentak 2019 hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. Yang paling serius adalah isu mahar politik yang dijanjikan oleh salah satu bakal cawapres kepada dua partai politik pengusungnya, agar kedua partai itu “legowo” menyerahkan kursi cawapres kepada dirinya. Total besaran dananya sangat besar: Satu Trilyun Rupiah! Hingga kini, isu tersebut masih terus bergulir. Sebagian pihak menjustifikasi bahwa seandainya pun ada dana yang dijanjikan akan dikucurkan, itu adalah dana kampanye atau biaya politik (political cost). Karenanya, dana itu sah dan halal.
Banyak publik yang bingung untuk membedakan antara keduanya. Apakah dana yang dijanjikan itu termasuk ke dalam mahar politik atau biaya politik? Perbedaan antara kedua istilah ini sebenarnya cukup jelas. Untuk mengetahui perbedaannya, kita bisa menganalogikannya dengan memahami kata mahar itu sendiri, yang sebenarnya merupakan istilah yang terkait dengan pernikahan.
Mahar adalah salah satu syarat dalam pernikahan. Mahar bermakna uang atau benda yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki untuk calon pengantin perempuan. Besarnya mahar bergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, pihak perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan berapapun mahar yang dia inginkan. Meskipun demikian, kalau merujuk kepada etika dalam Islam, sebaiknya pihak perempuan tidak menetapkan mahar yang mahal.
Dalam ikatan pernikahan, selain mahar, ada juga biaya kehidupan rumah tangga (living cost). Keduanya berbeda. Mahar menjadi kewajiban pengantin laki-laki dan ditetapkan di awal sebagai syarat terjadinya ikatan pernikahan. Tak jadi soal jika si laki-laki membayar mahar belakangan. Dalam kondisi seperti ini, mahar itu menjadi beban utang si laki-laki kepada istrinya.
Sementara itu, biaya kehidupan rumah tangga bukanlah syarat pernikahan hingga tidak dibicarakan sebelum pernikahan. Pembiayaan rumah tangga adalah kewajiban suami yang muncul dari adanya ikatan pernikahan. Artinya, segala hal yang terkait dengan biaya hidup berumah tangga, hanya akan dibicarakan, dirundingkan, dimusyawarahkan, di-manage, atau dibuatkan strateginya, setelah adanya ikatan pernikahan itu.
Kita mengasumsikan bahwa analogi yang sama bisa diterapkan pada kehidupan politik. Janji pemberian uang itu disebut mahar politik ketika pembicaraannya dilakukan di awal dalam rangka pemberian dukungan (pembentukan koalisi). Tak jadi soal apakah uang itu dibayar tunai, atau baru berupa janji di mana realisasinya dilakukan belakangan. Adapun yang disebut dengan biaya politik adalah segala hal yang terkait dengan pendanaan (biaya kampanye, saksi, baliho, iklan, dan lain-lain) yang baru akan dibicarakan setelah adanya kesepakatan politik (dukungan atau pembentukan koalisi).
Dengan asumsi bahwa mahar politik bisa dianalogikan dengan mahar dalam pernikahan, apa yang dijanjikan oleh bakal cawapres itu sangat kuat terindikasi sebagai bentuk mahar politik, karena disampaikan di awal pemberikan dukungan. Karena dikatakan baru akan diberikan belakangan, ini termasuk jenis mahar yang menjadi utang bakal cawapres kepada partai pengusungnya.
Jika memang seperti itu, tentu ini menjadi preseden yang buruk bagi kehidupan berdemokrasi kita. Terlepas dari apakah hal tersebut melanggar hukum (dengan konsekwensi didiskualifikasi dari proses pencalonan) atau tidak, yang pasti, secara etika Islam, ini adalah hal yang buruk. Di sini, besarnya kemampuan “logistik” menjadi pertimbangan utama dalam penetapan cawapres. Urusan dunia menjadi parameter pilihan. Dan sayangnya, isu mahar politik ini melibatkan partai-partai dengan citra Islam yang sangat kuat. (os/editorial/liputanislam)