Otong Sulaeman
Di dalam jurisprudensi hukum-hukum Islam kita mengenal apa yang disebut sebagai qaidah suuq al-muslimin (Prinsip Pasar Muslim). Secara ringkas dikatakan bahwa kalau kita berada di sebuah pasar Muslim, maka segala apa yang dijual di sana dihukumi halal dan suci, kecuali jika kita tahu secara pasti bahwa komoditas tersebut memang haram atau najis. Prinsip ini memberikan kemudahan kepada kaum Muslimin saat melakukan transaksi di komunitasnya sendiri. Semuanya halal dan suci, kecuali ketahuan bahwa benda itu haram atau najis.
Prinsip Pasar Muslim (PPM) ini agaknya sangat relevan untuk kembali dibahas saat ini, yaitu ketika muncul polemik sertifikasi halal yang saat ini melanda MUI. Jika PPM dijadikan dasar dalam perilaku ekonomi kaum Muslimin di Indonesia, konsekwensinya adalah seperti yang dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, yaitu bahwa yang diperlukan di Indonesia adalah label haram, bukan label halal. Mengapa? Karena PPM memandang seluruh komoditas di pasar-pasar Indonesia yang mayoritasnya Muslim adalah halal. Nah, tugas lembaga-lembaga terkaitlah (dalam hal ini adalah MUI) untuk mengidentifikasi secara pasti, produk mana yang dipastikan keharamannya. Setelah teridentifikasi, produk mana yang diberi label: yang halal atau yang haram? Tentu saja yang haram.
Perilaku ekonomi praktis kaum muslimin pun sebenarnya persis seperti apa yang disampaikan Yusril. Mayoritas kita, ketika berbelanja di pasar muslim, biasanya jarang memberhatikan label halal pada komoditas yang kita beli. Akan tetapi, biasanya pula, perilaku itu dengan sendirinya berubah total saat kita berbelanja di pasar yang mayoritas penjualnya non-Muslim. Kita menjadi waspada dan memperhatikan label kehalalan produk tersebut.
Hanya saja, di saat sekarang ini, implementasi PPM dengan konsekwensi pemberian label “haram” pada produk-produk terkait pastilah akan menghadapi sejumlah penentangan. Pertama, penentangan itu akan datang dari produsen “komoditas haram”. Secara psikologis, “label haram” jelas memberi kesan negatif. Konsekwensinya, penjualan produk tersebut diprediksikan akan mengalami penurunan. Jangan heran jika kalangan produsen produk-produk haram akan menentang keras ide ini.
Penentangan kedua sangat mungkin akan muncul dari kalangan internal MUI sendiri, terkait dengan akan berkurangnya pemasukan uang. Pasalnya, memang ada tarif resmi untuk setiap sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.
Karena itu, hendaknya masalah ini dikaji kembali secara jernih, dengan mengembalikan pada esensinya: perlindungan terhadap konsumen muslim yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini.(Editorial/LiputanIslam.com)