Otong Sulaeman
Editorial, LiputanIslam.com– Tentara Nasional Indonesia (TNI) beberapa hari terakhir diberitakan melakukan razia di mal untuk menyita buku-buku tentang Komunisme. Kita tentu tak ingin mencampuri kewenangan aparat, bila tindakan ini telah didaasarkan pada undang-undang yang ada. Namun, ada satu hal yang menjadi pertanyaan, mengapa untuk isu PKI aparat sedemikian cepat bertindak, tetapi untuk isu radikalisme agama, tak ada langkah nyata? Padahal, bila PKI dianggap bertentangan dengan Pancasila, bukankah sangat banyak ormas (terutama yang mengusung Islam radikal) yang secara terang-terangan menolak Pancasila? Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini sedang marak dipropagandakan penafsiran Islam ekstrim yang menjadi akar munculnya aksi-aksi terorisme global, mulai dari Al-Qaeda hingga ISIS. Melalui berbagai buku murah (bahkan sebagian dibagikan gratis) serta website-website yang rutin memproduksi fitnah dan provokasi, serta berbagai majelis taklim, para pengusungnya di Indonesia mengharamkan hormat bendera, mengajak membinasakan Pancasila, mengobarkan permusuhan antar aliran agama, menghasut permusuhan antar etnis, dan memprovokasi konflik horisontal.
Di zaman demokrasi ini, paham atau ideologi apapun bebas berkembang, asal dalam koridor yang benar, yaitu mempertahankan persatuan bangsa. Paham apapun yang ujungnya mendegradasi moral bangsa dan merongrong kedaulatan bangsa, jelas harus dilawan.
Bapak-bapak bangsa kita (founding fathers) telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, yang isinya universal dan mengatasi semua perbedaan di masyarakat Indonesia yang multietnis dan multiagama. Pancasila mengandung trisila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi. Intisari Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah gotong-royong atau kekeluargaan. Bila seluruh warga Indonesia menjalankan Pancasila, terutama sistem ekonominya, hari ini Indonesia sudah menjadi negara yang makmur berdaulat. Sistem ekonomi Pancasila mengatur hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Sayangnya, yang terjadi selama ini justru praktek-praktek liberalisasi perdagangan yang semakin meningkatkan jurang antara si miskin dan si kaya. Kekayaan alam tidak lagi dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk si pemodal, yang sayangnya, lebih banyak orang asing. Inilah yang penting untuk diperjuangkan.
Karena itulah, Indonesia harus kembali pada Pancasila dan berusaha merealisasikan nilai-nilainya. Inilah yang harus menjadi fokus bersama anak bangsa. Indonesia adalah bangsa moderat dengan landasan dasar yang tidak kiri, tidak pula kanan. Konsekuensinya, semua gerakan yang anti-Pancasila, baik dari kiri maupun kanan, perlu ditindak tegas. (dw)