Demokrasi AS dan Demo Berdarah Capitol Hall

0
106

Potret demokrasi AS

LiputanIslam.com –Banyak pihak merasa terkejut dengan apa yang terjadi di AS baru-baru ini. Puluhan ribu pendukung Trump berunjuk rasa di Washington untuk memprotes hasil pemilu. Mereka menyebut pemilu di AS dipenuhi dengan kecurangan, sehingga kemenangan yang mestinya didapat oleh Trump telah “dicuri” oleh Biden. Tidak hanya berunjuk rasa, ratusan orang kemudian menyerbu kompleks Capitol Hill, tempat Kongres sedang bersidang untuk mengesahkan hasil pilpres yang memenangkan Biden atas Trump.

Tembakan kemudian dilepaskan ketika pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, dan anggota Parlemen dievakuasi setelah sidang diskors. Bentrokan yang terjadi beberapa menit setelah Trump menyampaikan pidato protesnya itu barangkali yang yang terburuk dalam sejarah demokrasi AS di era modern. Negeri Paman Sam itu selama ini dikenal sebagai kiblat negara demokrasi dunia. Karena itu, rangkaian protes dalam konteks proses politik yang berujung kepada bentrokan fisik hingga menewaskan sejumlah pendemo adalah hal yang terasa sangat absurd dan memalukan. Semua pemimpin negara sekutu AS (Barat) menyatakan keprihatinannya seraya mengecam sikap-sikap para pendemo. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa kerusuhan seperti ini bisa menurunkan citra demokrasi, karena AS adalah panutan dunia dalam berdemokrasi.

Benarkah AS adalah kiblat dan panutan demokrasi dunia? Rasanya tidak. Jika mau ditelaah lebih mendalam secara objektif, ada banyak hal yang patut dipertanyakan dalam sistem demokrasi AS. Pertama adalah soal tingkat partisipasi (turn out) warga AS yang punya hak pilih. AS jelas bukan negara dengan tingkat partisipasi pemilu tertinggi di dunia. Bahkan dalam beberapa pemilu, AS termasuk negara dengan tingkat partisipasi yang sangat rendah di dunia. Tahun 1996, misalnya, tingkat partisipasinya hanya 51%, dan tahun 2016 lalu, jumlahnya hanya pada angka 55%. Artinya, hampir setengah dari warga AS enggan menggunakan hak pilihnya, alias bersikap apatis terhadap kehidupan politik.

Pilpres kali ini (Desember 2020) memang menghasilkan tingkat partisipasi sebesar 65%. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tingkat partisipasi sebesar itu adalah yang tertinggi dalam satu abad pemilu di AS. Sementara itu, di sejumlah negara lain, tingkat partisipasinya bisa jauh di atas angka itu. Tahun 2019 saja, tingkat partisipasi pemilu serentak di Indonesia (pilpres dan pileg) mencatatkan angka 81%. Maka, jika dikembalikan kepada falsafah di balik demokrasi, di mana dikatakan bahwa prinsip utama dan paling penting dari demokrasi adalah kedaulatan dan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik, Indonesia tentu lebih layak disebut sebagai negara yang lebih demokratis dibandingkan dengan AS.

Kemudian, masalah lainnya, soal keberadaan hanya dua partai, yaitu Demokrat dan Republik. Tak ada ruang bagi munculnya partai lain. Format seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, karena punya kecenderungan kuat untuk menciptakan oligarki politik. Rakyat tidak diberi alternatif lain kecuali dua pasang kandidat dari dua partai. Barangkali, masalah ini pula yang membuat rakyat AS cenderung apatis terhadap pemilu, karena mereka merasa tidak disodori kandidat alternatif.

Masalah lainnya dari sistem demokrasi AS adalah adalah soal sistem suara elektoral yang menjadi penentu. Beda dengan beberapa negara yang menganut one man one vote, di AS, kemenangan jumlah suara tidak bermakna bahwa si kandidat akan memenangi pemilu. Suara ditentukan oleh kemenangan di negara bagian. Meskipun di sebuah bagian prosentase kemenangannya adalah 51% berbanding 49%, pemilik suara yang 51% itu akan dinyatakan sebagai pemilik suara 100%, dan suara yang 49% itu dinyatakan hangus. Ketika di banyak tempat suara dari individu-individu begitu dihargai, di AS, jutaan suara rakyat di negara bagian di mana suara mereka kalah, langsung dianggap tidak ada.

Kerusuhan berdarah di Capitol Hall semakin menambah catatan, betapa AS sebenarnya sangat tidak layak disebut sebagai kiblat demokrasi dunia. Demokrasi, HAM, dan kebebasan, tiga isu yang sering digembar-gemborkan AS, nyatanya tak lebih dari isu politik yang penuh dengan hipokritas. (os/editorial/liputanislam)

DISKUSI: