Otong Sulaeman
Sinyal yang diberikan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said terkait pengelolaan ladang minyak Blok Mahakam, memunculkan tanda tanya. Akankah perusahaan asing kembali menguasai ladang minyak milik rakyat ini?
Seperti dikutip Metronews.com, beberapa waktu lalu Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno telah “menawarkan” kepada Pemerintah RI agar Total Exploration & Production Indonesie (TEPI) diberi kesempatan mengelola Blok Mahakam selama dua atau tiga tahun bersama Pertamina, dalam periode yang disebut sebagai “masa transisi”.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan “Kita punya prinsip sebaiknya sinergi terjadi, namun tetap mengutamakan kepentingan nasional.”
Apa maksudnya? Seperti dijelaskan Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin, sinergi tersebut bisa berarti ada kolaborasi antara Pertamina dengan pengelola Mahakam sebelumnya, Total E&P Indonesia.
Pernyataan kedua menteri ini terasa memprihatinkan. Mengapa terasa seolah sedang ‘mengakali’ rakyat dengan kalimat terselubung? Bukankah Dalam UU Migas No.22/2001 tidak dikenal adanya ketentuan tentang kerja sama masa transisi?
Yang lebih memprihatinkan lagi, seperti dikatakan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, usulan ‘pengelolaan bersama’ ini ternyata sama dengan pernyataan yang telah disuarakan oleh para pejabat era SBY, Jero Wacik, Rudi Rubiandini dan Ari Soemarno sejak Februari 2013 hingga Agustus 2014. Dan kita tahu, baik Jero Wacik sedang diadili karena kasus korupsi, sementara Rudi telah divonis 7 tahun penjara juga karena korupsi. Ari pun pernah tersangkut kasus impor minyak Zatapi.
Pertamina sendiri sejak 2010 telah menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam yang masa kontraknya akan habis pada 2017. Bila ditangani Pertamina, 250.000 barel minyak akan menjadi tambahan signifikan bagi produksi minyak nasional yang saat ini semakin turun. Jika pemerintah mengeluh karena harus menggelontorkan dana APBN sebesar Rp1 triliun per hari untuk menutupi subsidi BBM (yang terpaksa diimpor dari luar negeri), tentu logikanya, produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Kebutuhan minyak kita per hari sebesar 1,5 juta barel hingga 1,6 juta barel, sementara Pertamina hanya mampu menghasilkan minyak dari kilang sebesar 850.000 barel per hari. Pertamina memang hanya mengelola 20% kilang minyak, sementara sisanya diserahkan kepada asing. Sungguh ironis.
Presiden Jokowi harus mengawasi langkah-langkah para menterinya terkait minyak dan gas. Upaya tipu-tipu harus dicegah sejak dini, dan rakyat harus mengawalnya. Jangan sampai, rakyat gigit jari lagi melihat kekayaan alam diserahkan kepada asing padahal kita sendiri mampu mengelolanya. (editorial/LiputanIslam.com)