Bandung, LiputanIslam.com–Setelah sebelumnya KH Umar Shihab menyebut kehadiran anggota MUI dalam Deklarasi Anti-Syiah yang akan diselenggarakan di Bandung tanggal 20 April mendatang sebagai illegal dan akan dibawa ke rapat pengurus pusat, kini giliran ulama NU yang menyampaikan kritiknya. Dalam orasinya di Bandung kemarin (16/4), KH. Alawi Nurul Alam Al Bantani menilai acara deklarasi itu mengandung banyak kejanggalan sehingga tak pantas disebuat ‘deklarasi nasional’.
“Pertama dari segi tempat. Jika deklarasi ini memang berskala nasional, mengapa tidak menggunakan Mesjid Raya Bandung? Mengapa acara tingkat nasional itu hanya menggunakan mesjid tingkat RW?” tanyanya.
Kedua, konotasi dari kata tingkat nasional juga meniscayakan keikutsertaan hampir semua elemen masyarakat dan ormas muslim. Namun dari pembicara yang disebut dalam poster itu tidak ada satu elemen penting ormas muslim yang hadir. Semua pembicara itu adalah Wahabi, tak satupun ulama Ahlu Sunnah yang disebut dalam poster itu. Selain itu, ulama yang disebutkan akan hadir, tidak ada yang berasal dari Jawa Barat.
KH Al Bantani juga menyinggung rencana kehadiran Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
“Saya yakin gubernur tidak akan hadir di acara itu karena kehadirannya di acara itu akan membuat stigma bahwa dirinya adalah penasehat Wahabi takfiri di Bandung dan Jawa Barat, dan itu tidak menguntungkan dirinya,” katanya.
Lebih lanjut, KH Alawi mengkritik penyelenggara deklarasi yang akan memanfaatkan masyarakat awam. Sebagaimana diberitakan di jejaring sosial, penyelenggara deklarasi juga akan membagikan kaos bertuliskan kebencian terhadap Syiah terhadap para tukang becak. Menurut KH Alawi, upaya ini menunjukkan bahwa pihak penyelenggara ingin menjadikan masyarakat yang tidak paham tentang Sunni dan Syiah sebagai tameng untuk menghantam Syiah. KH Alawi juga menyayangkan pihak kepolisian tidak menindak aksi tersebut. (fm/dw/LiputanIslam.com)