Teheran, LiputanIslam.com – Pemerintah Iran melalui Menlunya, Javad Mohammad Zarif, menegaskan bahwa negara republik Islam ini tidak melanggar perjanjian nuklir Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) terkait dengan keputusan baru Iran menambah jumlah cadangan uranium yang diperkaya melebihi volume yang diizinkan JCPOA, yaitu 300 kilogram.
“Kami TIDAK melanggar #JCPOA,” tulis Zarif di Twitter, Senin (1/7/2019), terkait dengan paragraf perjanjian mengenai mekanisme bagi setiap negara untuk menyelesaikan perselisihan tentang kepatuhan.
“Begitu E3 mematuhi kewajiban mereka, kami akan mundur,” lanjutnya, merujuk pada tiga negara besar Eropa Inggris, Jerman dan Prancis, yang dituntut oleh Teheran agar menjamin akses Iran ke perdagangan dunia sesuai JCPOA.
Seperti diberitakan sebelumnya, AS menanggapi keras keputusan Iran tersebut. Presiden AS Donald Trump menyebut Iran “bermain dengan api”.
Baca: Soal Pengayaan Uranium, Trump Sebut Iran Bermain Api
Direktur Eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata, Daryl Kimball, menyatakan tidak ada standar internasional yang melarang Iran memperkaya uranium.
“Bukan itu masalahnya. Itu adalah posisi AS,” katanya kepada kantor berita Reuters.
Kekuatan-kekuatan Eropa, yang masih terikat JCPOA dan berusaha mempertahankannya mendesak Iran untuk tidak menempuh tindakan lebih lanjut yang akan melanggarnya. Tapi mereka menahan diri dari pernyataan bahwa perjanjian itu batal atau mengumumkan sanksi mereka sendiri.
Langkah ini merupakan ujian diplomasi Eropa setelah para pejabat Perancis, Inggris dan Jerman menjanjikan tanggapan diplomatik yang kuat jika Iran secara fundamental melanggar kesepakatan itu.
Negara-negara Eropa, yang menentang keputusan Trump keluar dari JCPOA, telah meminta Iran bertahan pada parameternya.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyatakan negaranya ingin mempertahankan perjanjian itu “karena kita tidak ingin Iran memiliki senjata nuklir. Tetapi jika Iran melanggar kesepakatan itu maka kita juga akan keluar darinya”.
Baca: Rusia Sebut Anggota JCPOA akan Bantu Iran Ekspor Uranium
Iran mengaku beritikad mempertahankan perjanjian itu, namun keberatan mematuhi ketentuan-ketentuannya untuk jangka waktu yang tidak terbatas, selagi sanksi yang diberlakukan AS mencegahnya manfaat yang seharusnya didapat Iran sebagai imbalan atas kesediaannya membatasi proyek nuklirnya.
Seorang juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa “tindakan seperti itu oleh Republik Islam Iran tidak akan membantu melestarikan rencana itu, juga tidak menjamin manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Iran.”
Dia menambahkan bahwa itu harus diselesaikan menggunakan mekanisme kesepakatan itu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negara-negara Eropa harus “mendukung komitmen mereka” dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran. (mm/alalam/aljazeera)