Jakarta, LiputanIslam.com — Keputusan Mukernas PPP mempertegas fatwa Majelis Syariah yang menganulir semua keputusan Suryadharma Ali. Sang ketua umum pun pasrah tanpa perlawanan, sembari menitikkan air mata.
“Ke depan kita juga sepakat sama-sama bergandengan tangan dengan penuh keyakinan ikut menata bangsa. Hanya dengan kebersamaan kontribusi bisa disampaikan untuk kepentingan bangsa,” ucap Suryadharma sambil menitikkan air mata, saat menyampaikan persetujuan terhadap hasil Mukernas PPP di Hotel Seruni III, Cisarua, Bogor, Kamis (24/4/2014).
Suryadharma memang terlihat pasrah sejak menghadiri hari kedua Mukernas PPP pagi tadi. Surya tak lagi mengenakan jas hijau kebanggaan PPP dan memilih duduk di kursi pojok, biasanya ketua umum selalu duduk di tengah barisan terdepan di setiap pertemuan PPP.
Sikap ini sangat kontras dibandingkan saat Suryadharma dengan gagah berjas hijau menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno pada 23 Maret lalu. Kala itu bahkan Suryadharma mengutarakan dirinya makin cinta kepada sosok capres Gerindra itu.
Suryadharma juga bergeming saat manuver politiknya itu menuai protes dari Waketum PPP Emron Pangkapi dan koleganya. Bahkan Suryadharma tak segan memecat Waketum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP lantaran dianggap menjadi biang kerok yang mendorong penggulingannya.
Setelah itu Suryadharma langsung menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto di Kantor DPP PPP. Di situ Suryadharma menyatakan dukungan PPP ke Prabowo. Prabowo yang terkesima dengan tawaran koalisi tanpa mahar yang dilontarkan Suryadharma pun langsung memuji sosok Menag itu.
Setelah itu aksi penentangan terhadap keputusan sepihak Suryadharma semakin memuncak. Suryadharma pun makin keras terhadap anak buahnya. Sekjen PPP M Romahurmuziy yang tak hadir di pertemuan dengan Prabowo Subianto dirotasi. Romahurmuziy didepak dari kursi Sekjen.
Romahurmuziy yang merasa dirinya berpijak pada AD/ART pun melawan. Kubu perlawanan terhadap Suryadharma kian meluas. Waketum Emron Pangkapi, Waketum Lukman Hakim Saifuddin, dan Waketum Suharso Monoarfa yang tak terima dipecat berada di belakang Romahurmuziy. Mereka langsung menggelar Rapimnas di Kantor DPP PPP.
Rapimnas tersebut memutuskan menonaktifkan Suryadharma dari jabatan Ketum PPP dan memposisikan Emron Pangkapi sebagai plt Ketua Umum PPP. Rapat juga mengagendakan Mukernas PPP untuk mengevaluasi kepemimpinan Suryadharma. Suryadharma yang berang, memilih menggembok kantor DPP PPP. Pendukung Suryadharma, Ketua DPW PPP DKI Haji Lulung, bahkan menurunkan relawannya menjaga kantor DPP PPP.
Di tengah perselisihan dua kubu yang memanas, Suryadharma menggelar rapat pleno. Siapa sangka di rapat pleno itu Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair justru mengeluarkan fatwa yang membuat posisi Suryadharma kian lemah. Fatwa itu menegaskan dua kubu harus islah, juga menganulir semua keputusan Suryadharma terkait pemecatan kader plus koalisi ke Gerindra.
Pertemuan islah pun digelar pada Selasa (22/4) atau pada malam sebelum Mukernas PPP digelar di Bogor. Kedua belah pihak menyepakati islah. Namun Mukernas PPP tetap digelar, Suryadharma Ali juga didesak ikut Mukernas. Pada pembukaan Munerkas Rabu (23/4) kemarin dua kubu sudah islah dengan salam komando sebagai berakhirnya pertikaian dua kubu.
Namun di arena Mukernas situasi semakin tak menentu. Banyak peserta Mukernas mendorong percepatan muktamar sebagai ajang pergantian ketua umum. Mayoritas peserta Mukernas menghendaki Suryadharma mengakhiri jabatan ketum lebih cepat yakni setelah Pilpres 2014, bukan tahun 2015 seperti jadwal biasnya. Menghadapi hal ini pun Suryadharma hanya bisa pasrah.
Sembari berlinang air mata, Suryadharma menuturkan maksud ijtihad politiknya yang memicu konflik internal. Sampai pada akhirnya Suryadharma meminta maaf dan menyatakan menerima semua keputusan Mukernas, termasuk percepatan muktamar.
Apalagi empat poin hasil Mukmatar semakin mempertegas fatwa Majelis Syariah yakni menganulir semua keputusan Suryadharma Ali. Berikut 4 poin keputusan hasil Mukernas PPP yang diterima Suryadharma tanpa perlawanan
1. Menerima fatwa islah dari Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair.
2. Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah Partai secara kolektif kolegial untuk melakukan lobi-lobi politik dalam rangka penjajakan koalisi partai serta penjajakan capres dan cawapres.
3. Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Rapimnas selambat-lambatnya Minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta capres/cawapres dari PPP.
4. Mengamanatkan kepada DPP PPP untuk melaksanakan Muktamar yang dipercepat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pemilu Presiden 2014.
Arah koalisi PPP pun kembali jadi tanda tanya, sementara posisi Suryadharma sebagai ketua umum PPP juga tinggal menunggu waktu setelah Pilpres saja. Lalu bagaimana nasib politik Suryadharma Ali ke depan? Fatwa Majelis Syariah dan hasil Muktamar membuat posisi Suryadharma sebagai ketua umum partai kabah ini seperti kehilangan legitimasinya. (ba/detik.com)