LiputanIslam.com – Gubernur Bali I Wayan Koster pernah menyebutkan bahwa Bali yang dipimpinnya sejak September 2018 akan beralih kepada Energi Bersih Terbarukan (EBT). Ia pun menegaskan beberapa kali bahwa Bali akan lebih banyak menggunakan gas daripada batu bara. Lalu seberapa besar komitmen Gubernur dalam mewujudkan harapannya tersebut? Apalagi dengan melihat fakta Bali yang cenderung menggantungkan listriknya kepada pembangkit listrik berbahan batu bara dan diesel.
Warga dan Greenpeace Indonesia saat ini terus menggugat Gubernur Bali terkait Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahap II. Alih-alih ingin segera mewujudkan komitmen EBT, justru malah semakin memperluas area PLTU. Dalam gugatan yang sampai ke tangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya, warga dan Greenpeace Indonesia selalu kalah. Bahkan pengajuan banding mereka pun kalah. Namun perjuangan mereka tidak berakhir. Pada 11 Februari 2019 lalu, mereka mengajukan kasasi ke PTUN Denpasar. Mereka berjuang keras menggugat hal tersebut mengingat dampak PLTU bagi lingkungan. Mulai dari rusaknya kelapa, memburuknya kesehatan masyarakat sekitar, hingga hilangnya sejumlah ikan di perairan Bali. Sekali lagi, lalu sejauh mana komitmen gubernur untuk mewujudkan energi bersih terbarukan di Bali?
Selain upaya untuk menggugat, Greenpeace Indonesia berhasil mengajak Universitas Udayana Bali untuk sama-sama berkomitmen membangun dan memetakan pengembangan EBT di Bali. Pada Jumat (12/4) lalu, Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Rektor Universitas Udayana Bali AA Raka Sudewi menandatangani nota kesepahaman MoU Pengembangan EBT di Jimbaran Badung. Penandatanganan itu dilanjut dengan sesi diskusi tentang potensi EBT di Bali yang merupakan terobosan transisi dari energi fosil ke EBT.
“Belum banyak universitas yang memiliki komitmen seperti ini. Masa depan energi dunia internasional ada di EBT. Masyarakat dunia sudah sepakat untuk secepatnya beralih ke EBT. Energi fosil sudah berada di senja hari,” tegas Leonard.
Kesepakatan dunia internasional untuk mengurangi laju perubahan iklim dengan beralih ke EBT tersebut dibuat dalam pertemuan ke-21 di Paris pada tahun 2015 lalu.
Pemanfaatan EBT nasional masih sangat rendah dan jauh tertinggal dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Sedangkan penggunaan bahan bakar fosil batubara di Indonesia masih mencapai 58,3 persen. Hal ini menyebabkan persoalan serius bagi lingkungan dan kerentanan perekonomian nasional.
Sebuah riset menyatakan bahwa Indonesia akan kehabisan minyak bumi pada 2027 atau 2028. Jika belum beralih ke EBT, Indonesia harus mengimpor minyak bumi. Hal ini tentu memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan migas Indonesia yang sudah defisit sejak 2012 lalu.
Menurut Greenpeace Indonesia, Bali memiliki potensi EBT yang tinggi mengingat letak geografis dan kondisi cuaca Bali. Bali memiliki potensi energi surya yang tinggi mencapai 32.009 GWh hingga 53.300 GWh per tahun dengan menggunakan solar PV jenis thin-film silicon sebagai opsi termurah. Selain itu, sebagai pusat pariwisata Indonesia, Bali pun memiliki peran strategis untuk proyek EBT.
Proyek EBT pun memiliki potensi di bidang ekonomi, yaitu jika EBT dikembangkan, kurang lebih sekitar 10.000 lapangan kerja akan tercipta. EBT mampu menciptakan 3.1 juta pekerjaan di seluruh dunia. EBT menciptakan sebanyak 10 pekerjaan/MW. Ini jauh lbih banyak daripada tenaga batubara yang hanya menciptakan 1 pekerjaan/MW.
Selain banyak keuntungan, ternyata biaya pembangkit EBT pun tidak jauh berbeda dengan biaya pembangkit batubara. Leonard melalui Mongabay menyampaikan bahwa perhitungan biaya amortisasi per kWh energi yang dihasilkan oleh energi surya atap selama lebih dari 20 tahun, harga listrik yang dihasilkan pun Rp. 800/kWh. Ini adalah harga yang tentu lebih murah sebesar 45 persen daripada tarif PLN sekarang. Tarif PLN pun akan semakin melonjak setiap tahunnya. (Ayu/Mongabay)