Oleh: Muhammad Imam Subkhi*
Integritas pemilu tidak datang dengan begitu saja, perlu usaha keras dan komitmen mewujudkannya. Integritas pemilu dapat kita deskripsikan sebagai pemilihan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi hak pilih universal dan kesetaraan politik sebagaimana tercermin dalam standar dan perjanjian internasional, profesional, tidak memihak, dan transparan dalam persiapan dan administrasi sepanjang siklus pemilihan (Yayasan Kofi Annan, 2012).
Pemilu tanpa integritas berakibat pada rendahnya kepercayaan publik baik di dalam negeri maupun kancah internasional, karena akan menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang tidak terpercaya, dan pemerintah tidak memiliki legitimasi. Kepercayaan terhadap pemilu ini akan sangat bergantung bagaimana kita menjaga integritas pemilu. Secara teori, semakin berintegritas suatu pemilu, maka akan semakin kuat kepercayaan terhadap Pemilu.
Petahana vs Oposisi
Realitas politik Pemilu 2019 seolah menjadi ulangan Pemilu 2014 yang kembali mempertandingkan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Memang kondisi 2019 ini berbeda dari segi konfigurasi politik di dalam negeri, di mana Partai Golkar dan PPP yang menjadi pendukung Prabowo Subianto pada 2014 kini beralih kepada Joko Widodo. Selain itu, jika pada Pemilu 2014 lalu tidak ada incumbent, maka pada 2019 ini posisi Joko Widodo menjadi petahana.
Kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh pada narasi politik yang dibangun masing-masing kubu untuk memenangkan pertarungan. Dalam kondisi ini, yang akan menjadi pertaruhan adalah legitimasi pemilu dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Ketika petahana berhadapan dengan oposisi, selain bicara pertarungan gagasan dan narasi politik untuk memenangkan pemilu, yang menjadi sorotan tajam adalah penyelenggara pemilu.
Narasi Kecurangan
Narasi kecurangan pemilu yang sering digunakan untuk meyakinkan pemilih adalah “jika petahana kembali menang, maka sudah dipastikan curang, dan jika oposisi menang, maka pemilu berjalan adil”. Narasi seperti ini, yang digulirkan terus menerus untuk meyakinkan publik, tentu sangat berbahaya. Karena legitimasi pemilu dan penyelenggara pemilu menjadi pertaruhan.
Penyelenggara pemilu dalam setiap gerak langkahnya menjalankan tahapan pemilu selalu diasosiasikan menjadi alat petahana untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam Studi Perbandingan Tata Kelola Pemilu, Shaheen Mozaffar dan Andreas Schedler (2002) menyebut pemilu, sebagai salah satu bidang kehidupan modern saat ini, menjadikan pemerintahan dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya dari hasil yang tidak pasti.
Pemenang pemilu tidak bisa ditentukan di awal, namun harus diketahui setelah hasil pemilihan yang dilakukan warga negara dihitung secara keseluruhan. Hal ini untuk mengatur persaingan yang adil dalam kompetisi politik. Selain itu juga untuk memastikan imparsialitas penyelenggara pemilu.
Penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu tentu harus tetap bertahan dengan koridor aturan yang berlaku dan menjalankan pemilu secara jujur dan adil. Langkah KPU yang kembali mempublikasikan hasil penghitungan suara dari setiap TPS menjadi salah satu dari bagian sistem yang dibangun penyelenggara pemilu dalam mengawal integritas pemilu.
Dengan dipublikasikannya hasil penghitungan suara di TPS melalui website yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat akan menjawab apakah ada manipulasi hasil penghitungan suara atau tidak. Apalagi ini jika ditunjang dengan partisipasi warga negara yang ikut mempublikasikan formulir C1 Plano yang merupakan hasil penghitungan paling otentik.
Integritas pemilu tidak datang dari ruang hampa secara tiba-tiba. Namun perlu kerja keras, kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi dengan membangun sistem yang baik. Legitimasi pemilu dan penyelenggara pemilu harus dijaga dari tekanan kekuasaan dan juga delegitimasi oleh pihak lainnya. (LiputanIslam.com)
*Program Tata Kelola Pemilu FISIP Unair, disalin dari Detik, 18 April 2019.