Jakarta, LiputanIslam.com — Calon wakil presiden bagi PDIP saat ini bisa dari mana pun, karena yang penting saat ini adalah ketokohan bukan partainya. Maka PDIP bisa meminta Jusuf Kalla (JK) sebagai wakil presidennya Jokowi tanpa izin Golkar.
Demikian diungkapkan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi khusus kepada Tribunnews.com, akhir pekan lalu.
“Wakil Presiden dapat diambil oleh PDIP dari mana pun, termasuk diambil dari Golkar, tetapi tidak perlu izin Golkar, juga bisa. Karena Golkar telah menawarkan tiga orang calonnya silakan ambil, yaitu jenderal Luhut, Akbar Tanjung, dan JK,” kata Mahfud.
Ketokohan Presiden dan Wakil Presiden dari dua partai lain bukan berarti koalisi karena pasangan presiden ini dari ketokohan yang diinginkan oleh rakyat langsung.
“Bukan berarti koalisi. Tidak mungkin koalisi karena masing-masing partai punya calon sendiri-sendiri. Demikian pula PDIP tidak mungkin dengan Gerindra karena masing-masing sudah punya calon Presiden sendiri,” ungkapnya.
Menurut Mahfud, koalisi bisa terjadi MD pada saat pembagian menteri kabinet seperti kesepakatan Golkar dan PDIP.
“Siapa pun yang menang akan ikut dalam kabinet. Semua mendukung satu sama lain jadi aman dan baik bagi semuanya,” ujarnya.
Kini baik Jokowi dan Prabowo sangat kuat popularitasnya di masyarakat.
“Prabowo juga kuat sama-sama kuat sekarang. Demikian pula Jokowi. Sementara Megawati saya yakin belum kontak siapa pun karena ingin memberikan jarak yang sama. Tetapi orang-orang PDIP pasti sudah kontak sana-sini termasuk kontak ke saya,” tambahnya.
“Saya sendiri sudah bertemu Jokowi tetapi tak ada hal spesifik hanya bicara umum saja. Kita lihatlah chemistry politiknya, barulah saya putuskan untuk berpasangan dengan siapa nantinya,” kata Mahfud.
Sementara itu Mahfud ketika ditanyakan kemungkinan jabatan Ketua Mahkamah Agung mengatakan harus melalui seleksi.
“Dengan sistem sekarang harus diseleksi dulu, lha yang menyeleksi itu bekas staf saya dulu. Tetapi kalau dengan sistem penunjukan oleh Presiden ya akan pikir-pikir dulu. Hal paling gampang selesai pemilu dulu lah. Kalau mau berpikir ke sana apabila memang hak prerogatif presiden digunakan untuk menunjuk Ketua Mahkamah Agung. Saya sama sekali belum berpikir ke sana,” ungkapnya. (ba/tribunnews.com)