Jakarta, LiputanIslam.com — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) mengaku akan segera menyelesaikan konflik yang seminggu terakhir terjadi di internal partai berlambang Ka’bah itu.
Ditemui wartawan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2014), SDA mengatakan pada awalnya ia berniat untuk islah atau menempuh jalan damai, namun ada pihak yang menghalang-halangi.
“Saya akan mengadakan Pleno dengan menghadirkan KH.Maimun Zubari,” katanya.
Konflik PPP berawal saat SDA hadir di kampanye terbuka Partai Gerindra pada 23 Maret lalu. Hal itu memancing reaksi protes sejumlah kader, termasuk Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rahmat Yasin. Mereka kemudian mengusung mosi tidak percaya pada SDA, dan balasannya mereka pun dipecat, antara lain adalah Wakil Ketua Umum DPP PPP, Suharso Manoarfa, Rahmat Yasin dan sejumlah ketua DPW. Selain itu Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy pun ikut dicopot.
Belum selesai kisruh itu, SDA mengumumkan dukungannya terhadap pencapresa Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Jumat lalu (18/4).
Dukungan terhadap Prabowo ternyata memperparah konflik. Malamnya pihak yang menentang SDA yang dipimpin Romahurmuziy atau yang akrab dipanggil Romy, menggelar rapat pengurus harian, dan memutuskan dukungan terhadap Prabowo tidak sesuai mekanisme partai, oleh karerna itu dianggal ilegal. Romy juga mengatakan SDA belum mendapatkan dukungan dari Ketua Majelis Syariah PPP, KH.Maimun Zubair.
Kata SDA, dalam rapat pleno yang akan ia gelar, pihaknya tidak akan mengundang orang-orang yang statusnya telah dipecat, antara lain, Suharso Manoarfa dan Rahmat Yasin.
Bagaimana Tanggapan Romi?
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menanggapi soal keinginan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) menggelar rapat Pleno DPP agar diadakan islah. “Itu islah sungguhan atau buatan?” kata Romi–sapaan M Romahurmuziy–dalam rilisnya, Senin (21/4/2014).
Menurut Romi, undangan yang beredar “Rapat Pleno DPP PPP diadakan tanggal 22 April 2014”, ditandatangani Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) dan Isa Muhsin sebagai Sekjen yang menyebut forum yang diadakan dengan alasan ishlah tersebut dari desainnya tidak diniatkan sebagai islah.
“Karena meletakkan saudara Isa Muhsin sebagai Sekjen PPP berarti melegitimasi secara faktual pengambilan keputusan yang inkonstitusional. Meletakkan SDA sebagai Ketum berarti juga tidak tepat karena yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dalam Rapimnas I PPP tanggal 19-20 April 2014,” kata dia.
Dijelaskan DPP PPP telah menyediakan forum konstitusional sebagai arena islah pada Rapimnas I yang legitimate menurut AD/ART partai. Tapi, dengan segala upaya SDA mangkir. “DPP PPP sekali lagi mengundang SDA untuk hadir di Mukernas III PPP yang diadakan pada Rabu, 23 April 2014 sebagai forum konstitusional yang terakhir agar SDA bisa ruju’ ilal haq,” katanya.
Dikatakakan Romi, Mukernas III PPP diadakan 23-24 April di Bogor untuk memutuskan evaluasi dan/atau penetapan mitra koalisi PPP pada Pilpres 2014, serta evaluasi Pileg 2014. “Islah SDA, atau pengukuhan Plt. Ketua Umum PPP Emron Pangkapi sebagai Ketum definitif sesuai ART PPP,” katanya. (ba/tribunnews.com)