Jakarta, LiputanIslam.com — Waketum DPP PPP Emron Pangkapi menyayangkan sikap ketua umumnya, Suryadharma Ali (SDA) yang melakukan manuver sepihak mendukung pencapresan Prabowo Subianto dan melakukan pemecatan terhadap sejumlah kader. Emron menduga, perubahan sikap SDA karena dikendalikan oleh pihak lain.
“Saya tidak tahu, tapi melihat cara-cara beliau sepertinya ada invisible hand (tangan tak terlihat) yang mendiktenya,” ujar Emron kepada detikcom, Sabtu (19/4/2014).
Menurut Emron, ada pihak-pihak yang menjadi penasehat ‘menyesatkan’ kepada SDA sehingga melakukan kebijakan-kebijakan yang justru menghilangkan wibawanya sebagai pemimpin.
“Yang saya sesalkan cuma satu, siapa penasehat beliau ini sehingga menjadi kehilangan wibawa sebagai politisi. Penasehat ini sedang melakukan pembusukan untuk menghilangkan legitimasi Pak SDA sebagai pemimpin,” cetusnya.
Lalu siapa pihak-pihak yang diduga membuat kisruh internal PPP?
“Kalau melihat pihak-pihak sengaja dimainkan pihak-pihak tertentu sehingga kehilangan jati diri sebagai pemimpin. Saya tidak tahu siapa pensihatnya, bisa jadi dari luar tapi menggunakan orang-orang dalam sehingga menimbulkan kekisruhan melalui pengambilan keputusan atau kebijakan yang keliatan kalap,” cetusnya.
Internal PPP tengah terbelah. Penyebabnya, kehadiran Suryadharma Ali di kampanye akbar Partai Gerindra pada masa kampanye pileg lalu. Langkah SDA ini memicu kritik di internal PPP yang berujung pada pemecatan waketum PPP Suharso Monoarfa dan 5 pimpinan DPW PPP.
Perpecahan semakin memuncak ketika SDA mendadak menggelar deklarasi dukungan politik atas nama PPP kepada Prabowo Subianto, Jumat (18/4/2014). Deklarasi itu hanya dihadiri beberapa elite DPP PPP. Tak hanya itu, SDA juga ‘memberhentikan’ Romahurmuziy sebagai Sekjen dan mendudukkannya di posisi Ketua DPP. Posisi sekjen lalu diisi Isa Muchsin. Romi melawan keputusan SDA tersebut. Romi bersama sejumlah pengurus teras PPP lainnya yang berseberangan dengan SDA menggelar rapat pimpinan pada malam harinya. Rapim versi Romi menyebut deklarasi dukungan terhadap Prabowo ilegal karena tidak sejalan dengan amanat mukernas. (ba/detik.com)