Oleh: Hasanudin Abdurakhman*
“Kami tidak membutuhkan pembangunan. Yang kami butuhkan adalah kesempatan menentukan nasib sendiri melalui refendum,” kata Sebby Sambom, Juru Bicara Organisasi Pembebasan Papua (OPM), beberapa hari setelah penyerangan terhadap pekerja pembangun jembatan di Nduga. Sebanyak 31 orang meninggal dalam serangan itu.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan Papua. Dalam hal pembangunan infrastruktur yang menjadi kebanggaan Jokowi, Papua mendapat porsi yang cukup besar. Jalan sepanjang 4.330 km ditargetkan untuk dibangun hingga 2019 nanti. Banyak pula hal lain yang dibuat pemerintah untuk menunjukkan perhatian kepada rakyat Papua.
Harapan pemerintah adalah Papua memiliki taraf pembangunan yang setara dengan daerah-daerah lain, sehingga tidak terkesan sebagai anak tiri. Dengan begitu diharapkan orang-orang Papua merasa semakin nyaman berada di bawah naungan NKRI.
Tapi, itu pikiran kita yang bukan orang Papua. Kita mengira, kalau Papua kita bangun, mereka akan puas. Bagaimana kehendak orang Papua sendiri? Boleh jadi mereka punya kehendak yang berbeda, seperti diungkapkan oleh Sebby Sambom tadi. Papua berbeda dengan kita. Secara ras mereka bukan orang Asia seperti orang-orang Indonesia bagian Barat. Mereka adalah orang Melanesia. Itu bisa menjadi alasan untuk tidak mau bergabung dengan Indonesia.
Tentu saja perbedaan ras itu pun tidak serta merta membuat Papua harus terpisah dari Indonesia. Ada banyak contoh wilayah dengan ras berbeda, tapi bisa bergabung dalam satu negara. Orang Hawaii jelas berbeda dengan orang-orang Amerika daratan, tapi mereka bergabung sebagai bagian dari Amerika Serikat. Orang Okinawa juga berbeda dengan orang Jepang, tapi Okinawa bisa menjadi bagian Jepang. Intinya, perbedaan ras bisa membuat orang berpisah negara, tapi juga tidak serta merta harus begitu. Kuncinya bukan pada ras yang sama atau berbeda, tapi pada kehendak.
Apakah pandangan Sebby Sambom tadi mewakili kehendak kebanyakan orang Papua? Sepertinya tidak. OPM bukanlah organisasi pergerakan yang besar, yang punya akses komunikasi kepada rakyat papua secara luas. Organisasi itu terdiri dari sejumlah kelompok kecil yang tidak terkendali melalui suatu komando yang utuh.
Poin terpenting dalam urusan Papua adalah mendengar secara utuh kehendak orang Papua. Jangan sampai kita mendekati Papua dengan dugaan-dugaan berdasarkan pola pikir kita sendiri. Kita pikir orang Papua menginginkan jalan dan jembatan, lalu kita bangunkan untuk mereka. Padahal mereka menginginkan hal lain.
Jangan sampai pula pemerintah asyik bercengkrama dengan elite-elite Pemerintah Daerah Papua beserta elite politiknya. Boleh jadi mereka hanya mewakili kepentingan-kepentingan mereka sendiri, yang justru bertentangan dengan kehendak rakyat banyak. Tidak hanya di Papua, di banyak daerah lain ada banyak contoh soal kepentingan elite yang berbeda dengan kehendak rakyat.
Infrastruktur transportasi dibangun di Papua. Kita dengan bangga mengatakan, Papua sudah dibangun. Tapi, infrastruktur itu untuk siapa dan dipakai untuk apa? Siapa yang akan menikmatinya? Dengan logika sentralistik kita mengatakan bahwa jalan-jalan dan jembatan itu penting agar barang-barang kebutuhan rakyat Papua bisa didistribusikan dengan mudah. Tapi, pada saat yang sama infrastruktur itu bisa pula bermakna bahwa nanti akan lebih mudah mengakut kekayaan Papua keluar. Siapa yang menikmatinya?
Kita sudah menyaksikan di berbagai daerah, ketika jalan dibangun maka tanah-tanah di sisi jalan itu menjadi punya nilai ekonomi. Lalu, datanglah orang berduit mengapling tanah-tanah itu, lalu mengeruk keuntungan. Dalam banyak kasus, yang menikmati itu semua bukanlah penduduk setempat.
Papua pun akan seperti itu. Sebenarnya itu sudah terjadi. Majalah Tempo dua minggu yang lalu melaporkan akal-akalan penguasaan lahan oleh sebuah perusahaan sawit yang sudah mengantongi Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) untuk tujuan membangun kebun kelapa sawit. Bertahun-tahun izin diberikan, tapi perusahaan tak kunjung menggarap lahan. Ujung-ujungnya perusahaan pemegang izin dijual ke pihak asing (Malaysia).
Coba kita berpikir sebagai orang Papua. Apa yang kita rasakan saat tanah kita dikapling atas izin orang lain, bukan oleh kita. Lalu, tanah itu berpindah tangan ke pihak lain. Pihak pemberi izin, penerima izin, dan pemilik baru semua mendapat keuntungan. Sementara, kita hanya jadi penonton yang menyaksikan. Kita tentu marah.
Praktik penguasaan lahan seperti ini berlangsung di berbagai daerah lain. Sering terjadi konflik antara rakyat pengelola lahan tradisional dengan perusahaan besar. Perusahaan menggunakan kekerasan untuk membuat rakyat kecil tersingkir. Mereka akhirnya hanya bisa diam, tak mendapat pembelaan yang memadai.
Bila hal-hal itu terjadi secara luas di Papua, boleh jadi akan menyuburkan keinginan untuk berpisah dari Indonesia.
Pemerintah harus sangat berhati-hati mengurusi Papua. Jangan sampai berpikir dan bertindak semata dengan pola pikir pemerintah pusat. Jangan pula mengulangi kezaliman-kezaliman pembangunan yang pernah terjadi di daerah lain. (LiputanIslam.com)
*cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia, disalin dari Detik, 10 Desember 2018.