Oleh: Mohamad Guntur Romli*
Puisi Sukmawati Soekarnoputri memantik kontroversi. Tak sampai hitungan jam, puisi itu viral dan dikomentari banyak kalangan. Karena puisi itu ranah sastra yang terkait masalah agama (karena menyebut soal syariat Islam, cadar dan azan) maka bermunculan komentar, dari yang berusaha mendudukkan masalah seperti komentar dari sastrawan dan agamawan dari MUI sampai komentar beberapa politisi yang sepertinya hanya ingin menunggangi momen.
Saya bukan sastrawan, bukan penyair, bukan pula kritikus sastra. Untuk menilai puisi Sukawati saya mau mengutip pendapat penyair Goenawan Mohamad (GM) yang mencuit melalui akun Twitter-nya. Meski tak menyebut siapa dan apa, saya menebak cuitan tersebut untuk Sukmawati.
“Anda ingin demo memprotes puisi yg jelek? Saya juga, kadang2. Tapi tiap kali niat itu saya urungkan. Saya pikir, lebih baik saya coba menulis sendiri puisi yang gak begitu jelek.”
Bagi GM, puisi Sukawati itu jelek, tapi tak perlu mendemonya. Dia lebih tertarik untuk melihat ke dalam dirinya agar tak melahirkan puisi yang jelek. Tersinggung, marah bahkan ingin mendemo puisi yang jelek adalah manusiawi. GM juga mengakui rasa sentimentil ini, meski tak ia lakukan.
Apakah puisi Sukmawati masuk dalam hak kebebasan berbicara dan berekspresi? Saya yakin beberapa kelompok yang membela Sukmawati akan menggunakan argumen ini. Bagi kelompok ini puisi Sukmawati adalah semacam kritik sosial atas fenomena dalam beberapa kasus pemaksaan dan kekerasan atas nama syariat agama (Islam) –yang disimbolkan dengan cadar dan azan.
Namun yang menarik dari kelompok ini, kalau melihat kasus cadar di UIN Sunan Kalijaga, kelompok ini pun membela mereka yang punya hak untuk memakai cadar dan melawan pelarangan cadar di kampus. Artinya, kalau puisi Sukmawati dianggap sebagai penghinaan terhadap cadar dan azan tak akan dibela bagian dari kebenaran berekspresi.
Kritik Volume Azan dan Pengajian
Kritik suara (volume) azan dan pengajian lewat kaset sebelumnya pernah disuarakan oleh Jusul Kalla, sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI). Tahun sebelumnya, Jusuf Kalla juga pernah meminta fatwa MUI soal rekaman pengajian di kaset.
KomentarJusufKalla tidak kebal kritik. Saat itu Ketua KomisiVIII DPR SalehPartaonanDaulay balik mengkritik pernyataanJusufKalla. “Apakah yang mengaji itu berasal dari kaset rekaman atau langsung dari santri yang mengaji di masjid, saya kira itu tidak menjadi soal,” tutur Saleh waktu itu. Lagi pula, Saleh meneruskan, sebagai manusia tidak bisa masuk pada perdebatan soal pahala. “Yang menjadi perhatian adalah manfaat dan tujuan mengaji dilakukan,” ujar Saleh.
Namun kontroversi pernyataan Jusuf Kalla tidak berujung pada laporan polisi. Inilah perdebatan yang baik. Yang akhirnya saya lihat Jusuf Kalla tampak “mengalah” dengan pendapatnya.
Tapi, kenapa saat ini kasus Sukmawati masuk ke laporan polisi dan Jusuf Kalla tidak? Saya kira, karena Jusuf Kalla memberikan kritik sebagai Ketua DMI yang bisa dilihat sebagai kritik ke dalam dan pembenahan manajemen masjid. Sedangkan, Sukmawati memantik ketersinggungan karena mengawali puisinya dengan, “Saya tidak tahu syariat Islam,” tapi bicara soal cadar dan azan.
Semestinya kasus seperti Sukmawati bisa dilihat dalam pengalaman kontroversi penyataan Jusuf Kalla yang saling kritik, dan mencari “musyawarah dan mufakat” serta bila perlu, kelapangan jiwa Sukmawati untuk minta maaf atas ketersinggungan yang muncul, serta siap mendengarkan dan menerima kritik.
Nasionalisme dan Agama
Namun, yang saya tangkap dari puisi Sukmawati ada upaya untuk mempertentangkan bahkan membenturkan nasionalisme dan agama. Kalau ini meraih simpati dan dukungan bisa berbahaya.
Dalam posisi ini, Sukmawati berada di titik “ekstrem” yang ingin mengalahkan nasionalisme dan apa yang disebut adat dan budaya Nusantara atas agama. Sedangkan di ekstrem yang lain, seperti Felix Siauw, tokoh Hizbut Tahrir yang ingin dan sedang berusaha mendirikan khilafah di Indonesia yang saat ini ikut menyerang Sukmawati, ingin mengalahkan agama atas nasionalisme dan budaya Nusantara.
Padahal nasionalisme dan agama, antara syariat Islam dan budaya Nusantara tak perlu dipertentangkan. Kita bisa belajar dan menyerap visi dan misi dari Nahdlatul Ulama (NU) yang telah melakukan harmonisasi antara nasionalisme dan agama, antara Pancasila dan Islam. Dalam ungkapan KH Wahab Hasbullah, hubbul wathan minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman agama).
Dan, keputusan munas dan muktamar NU di Situbondo pada tahun 80-an sudah menetapkan Islam sebagai dasar keagamaan ormas NU, sementara dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan adalah Pancasila. Jadi jangan lagi mempertentangkan agama dan nasionalisme, antara Islam dan Pancasila, antara Islam dan budaya Nusantara.
Tapi, bagi sosok Sukmawati –dan Felix Siauw– antara nasionalisme dan agama, antara Pancasila dan Islam, harus ada yang kalah salah satunya. Ini berbahaya untuk relasi ke depan. Islam dan budaya Nusantara perlu dilihat secara harmonis dan saling melengkapi. KH Abdurrahman Wahib (Gus Dur) sudah memberikan inspirasi dengan upaya “pribumisasi Islam”, yang artinya akulturasi Islam dalam konteks kebudayaan Nusantara yang menjadi inspirasi utama cara dakwah Wali Songo di abad-abad pertengahan yang sukses melakukan misi dakwah di bumi Nusantara.
Dalam hal ini juga yang dilakukan oleh PBNU saat ini, Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dan KH Said Aqil Sirodj dengan Islam Nusantara, yang tak pernah mempertentangkan antara Islam dan Budaya Nusantara, sehingga muncul visi dan misi yang mengedepankan toleransi (tasamuh), moderat (wasathi), berimbang (tawazun) yang jauh dari visi dan misi radikal, puritan (pembersihan atas nama pemurnian yang lebih dekat ke radikalisasi), apalagi terorisme.
Saya kira, Sukmawati perlu belajar dari upaya dan ikhtiar harmonisasi ini, dan ini pula yang menjadi visi dan misi besar Bung Karno, Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang juga bapak ideologis Sukmawati, yang pernah dengan tegas mengakui tak ada pertentangan antara nasionalisme dan Islam, yang ia sebut sebagai “nasionalisme Islam”:
“Di mana-mana orang Islam bertempat, bagaimanapun juga jauhnya dari negeri tempat kelahirannya, di dalam negeri yang baru itu, ia menjadi satu bahagian daripada rakyat Islam, dari pada persatuan Islam. Di mana-mana, di situlah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnya. Inilah nasionalisme Islam.”
Pada akhirnya perbedaan pun dirangkai dalam harmoni, kidung Ibu Pertiwi, dengan suara azan, ngaji, serta kidung Ibu Pertiwi dengan nyanyian gerejawi, atau pun nada-nada spiritual lainnya bisa dinikmati tanpa harus mengejek salah satunya. Bukankah harmoni juga dibentuk dari rangkaian-rangkaian nada-nada yang berbeda?
Semoga Ibu Sukmawati menginsafi kenyataan ini. (LiputanIslam.com)
*calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI), disalin dari Detik, 4 April 2018.