Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menolak tuduhan sebagai penyebab melonjaknya subsidi BBM dengan mengatakan pihaknya sudah melarang pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC).
Larangan tersebut dibuat melalui Peraturan Menteri Perindustrian dengan mengharuskan industri mencantumkan kewajiban pemakaian BBM non-subsidi di produknya. Aturan itu, kata dia, semestinya diikuti. Bila tidak, Kementerian akan mencabut insentif fiskal kendaraan tersebut. Namun ia mengaku tidak bertanggungjawab dengan adanya mobil murah yang masih menggunakan BBM subsidi.
“Tapi, kalau mobil yang sudah sudah beredar itu hak pembeli dengan segala konsekuensinya,” kata MS Hidayat kepada media, Senin (7/4).
Selain bagi mobil jenis LCGC, kendaraan mewah pun direncanakan terkena aturan ini. Kemungkinannya adalah kendaraan dengan kapasitas mesin 3.000 cc atau lebih.
Atas rencana tersebut, Direktur Pemasaran PT Nissan Motor Indonesia, Teddy Irawan, menyatakan tak keberatan mengikuti kebijakan itu. “Kami sepakat dan ikut peraturan pemerintah,” ujarnya.
Lalu, bagaimana dengan mobil yang sudah beredar? Teddy memastikan tidak ada penarikan atau recall. Sebab, penarikan kendaraan hanya bila ada masalah teknis. Selain itu, dia pun keberatan bila aturan tersebut berlaku surut.
“Nanti siapa yang mau bayar, kami atau konsumen. Apa ada sanksi buat konsumen dan industri jika tidak melaksanakan aturan itu?” katanya lagi.
Hal senada diungkapkan General Manager Corporate Planning & Public Relation PT Toyota Astra Motor, Widyawati Soedigdo. Dia tidak mempermasalahkan pembedaan ukuran diameter nozzle.
“Sebagai perusahaan yang taat hukum, setiap aturan resmi yang dikeluarkan pemerintah akan kami ikuti,” katanya.(ca/tempo.co)