Jakarta, LiputanIslam.com — Wacana pengenaan pajak barang mewah (PPnBM) terhadap produk telepon pintar (smartphone) semakin menguat. Mendag Muhammad Luthfi pun telah membicarakannya dengan Menteri Perindustrian untuk membicarakan rencana itu.
“Saya sudah bicara dengan Pak Hidayat (Menteri Perindustrian) soal PPnBM untuk smartphone ini,” kata Muhammad Luthfi di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II, Senin (7/4).
Serbuan impor telepon seluler pintar memang patut membuat Muhammad Lutfi berang. Bagaimana tidak, pasar telepon mobil di Indonesia kini menembus 220 juta pelanggan, tapi hingga kini belum ada satu industri yang memproduksinya di dalam negeri.
Menurut Luthfi, wacana penerapan pajak barang mewah untuk smartphone ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Apalagi, Indonesia memiliki komitmen untuk memiliki 220 juta pelanggan telepon seluler, namun sayangnya industrinya belum ada.
“Kalau hanya mengandalkan barang impor, kasihan industri dalam negeri tidak bisa berkembang,” kata Luthfi.
Pengenaan pajak barang mewah atas smartphone ini, kata dia, juga penting diterapkan mengingat sering beredarnya ponsel ilegal. “Itu adalah bagian dari kecurangan, jadi jangan sampai karena kecurangan itu kita mengorbankan industri nasional,” ujarnya.
Lutfi mengatakan, pengenaan pajak barang mewah pada smartphone ini tak akan memberatkan masyarakat. “Ini kan memang untuk yang harganya tinggi untuk Rp 5 juta ke atas, yang terpenting memberikan kesempatan supaya industri dalam negeri bisa tumbuh.”
Dalam kajian Kemenperin, pada 2013 impor produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, berjumlah 55 juta unit dengan nilai mencapai $3 miliar atau sekitar Rp33 triliun (dengan asumsi rata-rata per unit Rp 600 ribu). Adapun perkiraan 15 persen di antaranya merupakan produk barang mewah.
Dengan pengenaan PPnBM 20 persen diharapkan akan ada pengurangan impor ponsel, komputer tablet, dan komputer genggam sebesar 50 persen. Dengan begitu, akan terjadi penghematan devisa sebesar $1,8 miliar atau setara Rp 20,6 triliun. Di samping itu akan ada potensi peningkatan devisa negara sebesar Rp4,1 triliun.(ca/tempo.co)