Jakarta, LiputanIslam.com — Pihak istana kepresidenen sudah memberikan penjelasan kepada Bawaslu pada Jumat (4/4) berkaitan dengan laporan adanya penggunaan uang dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sekretaris Kabinet (Seskab), Dipo Alam membantah adanya pemanggilan Bawaslu kepada Presiden SBY. Yang ada, menurut Dipo, adalah surat yang ditujukan kepada Menesneg tanggal 3 April.
“Mensesneg langsung segara mengutus Sekretaris Kementrian Sekretariat Negara (Sesmensesneg) Lambock V Nahattands dan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Nanang Djuana Priadi ke Bawaslu untuk memberikan klarifikasi,” katanya, Sabtu (5/4).
Seskab menjelaskan, pertemuan Sesmensesneg dan Kasetpres dengan pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak dan Daniel Zukhron dan pejabat terkait berlangsung di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (4/4) malam.
Dalam pertemuan itu dijelaskan, apa saja yang melekat pada SBY selaku Presiden, yaitu terkait dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administrasi Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara.
Intinya, kata Seskab Dipo Alam, secara melekat ada perangkat yang melekat ke presiden. Untuk menjaga keamanan misalnya, oleh Paspampres, Polisi, dll. Untuk kesehatan ada dokter dan sebagainya, dan untuk protokoler ada ajudan dan sebagainya.
“Itu perangkat melekat sesuai UU dan perangkat pemerintah. Itu dibiayai oleh negara,” tegasnya.
Menurut Seskab, Presiden dan Wakil Presiden siapapun Presiden dan Wakil Presidennya, dan ini berlaku Internasional, wajib mendapatkan pengamanan dan dibantu perangkat melekat. Sedangkan mengenai penggunaan pesawat terbang dari satu kota ke kota lain, Seskab Dipo Alam menegaskan, itu adalah perangkat yang melekat pada SBY sebagai Presiden.
Karena itu, dalam pesawat itu tidak ada penggunaan atribut partai dan sebagainya, yang ada adalah perangkat yang melekat. “Kalau dari bandara ke lokasi kampanye itu SBY membayar sebagai pribadi atau ketua umum partai.” ujarnya.
Menurut Seskab, apa yang dilakukan Presiden SBY saat Pemilu Legislatif saat ini, juga sudah dilaksanakannya pada Pemilu 2009 saat itu bersama Jusuf Kalla. Itu juga yang dilakukan oleh Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz saat Pemilu 2004 lalu.
“Presiden SBY sudah menegaskan, ketentuannya sama, dan ia pun mengindahkan aturan itu,” katanya.(ca/republika.co.id)