LiputanIslam.com – Kunjungan delegasi tingkat tinggi Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, belum lama ini ke Republik Islam Iran layak dicatat sebagai proses pemulihan identitasnya sebagai faksi pejuang dan merupakan awal terbentuknya sebuah front regional yang lebih tangguh dan serius dalam menghadapi Rezim Zionis Israel.
Selama tujuh tahun terakhir, yakni sejak krisis Suriah berkobar pada tahun 2011, Hamas menunjukkan sikap tak lazim dalam menyikasi krisis ini sehingga terjadi keretakan dalam kubu muqawamah atau barisan resistensi anti-Zionis Israel.
Para pemimpin Hamas sebelumnya tampak berasumsi bahwa fenomena Arab Spring merupakan hasil kebijakan Amerika Serikat (AS) untuk mengislamisasi kawasan Timteng atau mengadakan sebuah kanal baru regional yang melibatkan kelompok-kelompok Islamis.
Kemenangan Partai Pembangunan dan Keadilan Turki, gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir, dan Partai Kebangkitan Islam di Tunisia membangkitkan ilusi para pemimpin Hamas sebelumnya bahwa semua ini merupakan transformasi yang terjadi sesuai kehendak AS.
Karena itu, ketika di Suriah terjadi pemberontakan hebat pada Maret 2011 para pemimpin Hamas saat itu bertindak mengejutkan dengan memilih berpihak pada kubu pemberontak Suriah. Akibatnya, terjadilah keretakan serius pada kubu muqawamah, terutama antara Hamas di satu pihak dan Iran dan Hizbullah di pihak lain. Krisis Suriah sekian lama membayangi hubungan Hamas dengan kubu muqawamah.
Hamas lantas memilih masuk ke dalam atmosfir kubu Arab Saudi, Qatar dan Turki yang terbangun saat itu. Tapi beberapa lama kemudian para petinggi Hamas menyadari kekeliruannya dalam mengevaluasi perkembangan situasi politik regional, sebab terbukti bahwa Turki, Saudi dan Qatar bukanlah basis yang meyakinkan bagi perjuangan Hamas.
Hamas kemudian melakukan perombakan mendasar pada struktur kepengurusannya. Ismail Haniyeh dipilih sebagai pemimpin politik Hamas menggantikan Khaled Meshaal, sementara Saleh al-Arouri dipilih sebagai wakil Haniyeh.
Al-Arouri adalah sosok yang hampir 20 tahun menghabiskan usianya di dalam penjara rezim penjajah Palestina, Israel. Karena itu, naiknya al-Arouri sebagai orang kedua dalam tubuh Hamas tak pelak membunyikan lonceng peringatan bagi Israel bahwa seiring dengan upaya diplomatik Hamas, faksi ini juga mengasahkan agenda perjuangan bersenjata tanpa mengindahkan tekanan yang ada.
Saleh al-Arouri pernah menjadi petinggi sayap militer Hamas, Brigade Izzeddin al-Qassam, sehingga memiliki kiprah besar dalam berbagai operasi militer Hamas serta pantang berkompromi dengan Rezim Zionis.
Hanya saja, karena Gaza yang menjadi basis Hamas tertekan blokade Israel sejak 12 tahun silam dan kondisi ini sangat menyulitkan penduduk setempat maka Hamas mau tidak mau harus berusaha mencari jalan keluar, dan dalam konteks inilah Hamas mengadakan rekonsiliasi dengan faksi besar yang menjadi saingannya, Fatah.
Dialog rekonsiliasi Fatah-Hamas lantas diselenggarakan di Kairo dengan pengawasan pemerintah Mesir. Dua faksi ini menjalin kesepakatan yang cukup signifikan untuk memulai sebuah tahap kerjasama politik dan pergerakan.
Israel kemudian menunjukkan keterpukulannya oleh rekonsiliasi ini. Tel Aviv segera mengumandangkan beberapa syaratnya untuk menerima rekonsialiasi ini, antara lain syarat bahwa Hamas harus menjauh dari Iran serta mengakhiri aktivitas militernya.
Syarat ini ditolak mentah-mentah oleh Hamas, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan berkunjung ke Iran. Hamas bersikukuh dan menegaskan pihaknya akan terus berjuang hingga terwujudnya cita-cita bangsa Palestina mendirikan negara merdeka dengan ibu kota Baitul Maqdis (al-Quds/Yerussalem).
Atas dasar ini, kunjungan delegasi senior Hamas dapat diartikan sebagai kembalinya Hamas kepada identitasnya sebagai faksi pejuang. Dengan identitas inilah Hamas akan tetap solid berjuang meskipun harus melawan desakan kompromisasi dengan Israel yang didengungkan oleh media Barat dan Arab.
Di sisi lain, Republik Islam Iran mengabaikan perselisihan pendapat yang ada di tengah para pemimpin Hamas sebelumnya, karena Teheran lebih mengutamakan keislaman dan kemanusiaan dalam memandang Hamas. Bagi Iran, membela rakyat Palestina yang tertindas bagaimanapun juga tetap merupakan kewajiban bagi setiap insan Muslim. (mm)