Jakarta, LiputanIslam.com — Gerakan Kebhinnekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKPB) mengadukan 2 (dua) dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu, kemarin (1/4). Yang diadukan GKPB adalah kampanye hitam dengan materi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang masuk ke hotline posko pengaduan lembaga itu.
Salah satu dugaan pelanggaran yang dilaporkan GKPB adalah kampanye hitam SARA yang dilakukan Caleg DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) wilayah Kepulauan Riau, Ispiraini Hamdan, Lc, yang menyebarkan buku yang isinya mendiskreditkan dan “menyesatkan” Syiah. Bahkan, kampanyenya ini dimuat oleh yang bersangkutan di akun FB-nya dan di media online.
Ispiraini Hamdan, Lc, dalam FB-nya mengaku puas telah membagi-bagikan 4.000 eksemplar buku tersebut di kampanye gelombang pertama. Dia pun berjanji akan membagi-bagikan lagi sekitar 10.000 buku pada kampanye gelombang kedua.
Karena itu, GKPB mendesak Bawaslu agar menghentikan segera dugaan pelanggaran pemilu ini. Sebab, UU No. 8 Tahun 2012 menyatakan dengan tegas bahwa kampanye SARA adalah pidana pemilu.
Staf Bawaslu Dwi Satria Wijarnakoyang menerima pengaduan ini mengatakan bahwa Bawaslu akan memprosesnya ke tingkat penyidikan selama kurang lebih 5 hari. Tanda terima laporan pun sudah dikeluarkan oleh Bawaslu dan diterima GKPB.
Dugaan pelanggaran kedua berupa kampanye hitam SARA yang dilakukan pada acara pengajian subuh di sebuah masjid di wilayah Jakarta Timur pada hari Minggu (30/3). Kampanye hitam SARA ini bisa didengar oleh penduduk sekitar masjid karena menggunakan pengeras suara.
“Ini pelanggaran pemilu yang serius karena dilakukan di rumah ibadah,” tegas Fadli dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di hadapan para jurnalis dan staf Bawaslu yang menerima pengaduan GKPB.
“Dalam pengajian yang juga dihadiri oleh camat setempat, penceramah menyebutkan nama salah satu calon presiden dari salah satu partai tertentu, juga menyebutkan nama gubernur dan wakil gubernur sebanyak 4 sampai 5 kali yang dikaitkan dengan sentimen agama tertentu. Selain menyudutkan salah satu calon presiden dan menjelek-jelekkan kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur, pembicara dalam acara yang dikemas sebagai silaturahmi ini lantas merekomendasikan beberapa nama calon dari partai tertentu yang dianggapnya memperjuangkan aspirasi umat dari agama tertentu,” tambah Fadli.
Kendati menyertakan bukti rekamannya, pengaduan ini, menurut pihak Bawaslu, masih harus dilengkapi dengan data rinci pihak terlapor dan asal partainya. Karena jika belum dilengkapi dengan data tersebut, laporan belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan (B1). Bawaslu hanya bisa merekomendasikan untuk dilaporkan ke tata usaha. Dari sana Bawaslu akan melakukan verifikasi terhadap pengaduan yang disampaikan GKPB.
Untuk itu GKPB akan menghubungi pelapor dugaan kasus pidana pemilu, yang mengirimkan email ke hotline pengaduan kampanye SARA, untuk meminta informasi lebih detail lagi sebagaimana dibutuhkan Bawaslu. Sejauh ini pihak pelapor sangat kooperatif dan bersedia untuk mencari informasi lebih detail. Setelah itu, GKPB akan menyusun laporan kembali dan mengadukan ulang ke Bawaslu.
Selain itu, GKPB juga masih mengolah beberapa dugaan pelanggaran pemilu, melalui kampanye hitam SARA, dengan mengumpulkan kelengkapan bukti-buktinya.(ca/sejuk.org)