Damaskus,LiputanIslam.com-Dari satu sisi, rakyat tanpa dosa Suriah dihadapkan pada perang destruktif yang didukung pihak-pihak asing. Di sisi lain, mereka hidup menderita akibat sanksi-sanksi sewenang-wenang dari para pengklaim demokrasi. Ini adalah hal yang sepertinya jarang disinggung lantaran tersaput oleh kabar-kabar pertempuran.
Data-data yang ada menunjukkan dampak mengerikan sanksi-sanksi Amerika dan Barat atas kehidupan rakyat Suriah. Perang dan kejahatan kelompok teroris yang didukung Amerika dan Barat telah melumpuhkan hidup mereka. Banyak dari kota-kota Suriah yang kini berubah menjadi ‘kota-kota hantu.’
Harian al-Akhbar cetakan Lebanon memuat tulisan dari Marah Mashi, seorang penulis Arab. Dalam artikelnya, Mashi menyatakan,”Meningkatnya harga barang-barang di Suriah akan lebih terasa saat seseorang pulang setelah dia lama tinggal di luar Suriah. Ketika dia masuk toko di salah satu kota Suriah, dia akan mendapati harga barang-barang yang naik 1100 persen; peningkatan harga yang telah mencekik hidup rakyat Suriah.”
Berdasarkan laporan PBB tahun 2016, 80 persen rakyat Suriah hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini meningkat 12,2 persen dibanding masa sebelum prahara Suriah.
Daya beli rakyat Suriah juga telah menurun hingga 90 persen jika dibandingkan masa sebelum perang, khususnya sebelum ada sanksi-sanksi Amerika dan Barat. Dampak buruk hal ini jelas terlihat di semua sektor masyarakat Suriah.
Paket sanksi Amerika atas Suriah pada Februari 2011 mencakup penghentian semua transaksi perbankan, pelarangan ekspor senjata ke Suriah, penghentian ekspor minyak dan gas Suriah, dan pembekuan rekening-rekening pemerintah Suriah di luar negeri. Langkah Amerika ini segera diikuti negara-negara Arab dan Turki. Namun, Suriah paling menderita akibat sanksi negara-negara Eropa, karena Suriah menjalin hubungan ekonomi lebih banyak dengan Eropa.
Hasil riset “Lembaga Suriah di Bidang Keluarga dan Tempat Tinggal” menunjukkan, sanksi-sanksi sepihak Eropa sangat merugikan ekonomi Suriah karena 45 hingga 55 persen transaksi dagangnya bergantung pada Uni Eropa.
Berdasarkan laporan ini, angka pengangguran di Suriah meningkat drastis akibat turunnya nilai investasi asing. Sanksi-sanksi sewenang-wenang ini tak hanya meracuni lingkungan kerja dan larinya para investor, tapi juga memaksa pemerintah Suriah berpaling kepada broker dan pedagang di pasar gelap.
Sejak awal perang Suriah, 14 perusahaan minyak yang per harinya memproduksi sekitar 100 ribu barel minyak dan 7 juta meter kubik gas alam, telah meninggalkan Suriah. Kerugian yang diderita Suriah di sektor ini mencapai 27 juta dolar pada tahun 2015. Oleh karena itu, pemerintah Suriah terpaksa menerima syarat dan tuntutan dari perusahaan-perusahaan pengganti.
Menurut riset yang didasarkan pada data dari Pusat Penelitian Politik Suriah, kerugian ekonomi Suriah akibat sanksi dan perang mencapai angka 3368 milyar lira Suriah. Sektor pertanian negara ini juga mengalami kerugian besar. Saham sektor pertanian dalam produksi berkurang hingga 5 persen, padahal sebelum perang dan sanksi, saham ini lima kali lipat lebih banyak.
Berdasarkan laporan awal Kementerian Industri Suriah, sektor industri negara ini menanggung kerugian langsung sebanyak 100 milyar lira dan 113 milyar lira secara tidak langsung.
Di sisi lain, laporan Kementerian Pendidikan Suriah menunjukkan, 5000 sekolah dari sekitar 22.500 sekolah telah rusak akibat perang. Tiga ribu di antaranya rusak total atau sebagian, sementara renovasinya membutuhkan dana sekitar 100 juta dolar.
Perang dan gelombang sanksi juga mengurangi anggaran pendidikan Suriah dari 708 juta dolar pada tahun 2010 menjadi hanya 65,7 juta dolar pada tahun 2016.
Sektor kesehatan juga tidak bernasib lebih baik. Kekurangan atau ketiadaan obat dan meningkatnya harga obat membuat orang-orang sakit mengalami kesulitan. Padahal sebelum perang, pengobatan di Suriah bisa dikatakan gratis.
Menurut laporan WHO tahun 2014, pemerintah Suriah butuh anggaran 246 juta dolar agar mampu memberikan layanan kesehatan yang baik kepada warganya.
Kementerian Kesehatan Suriah pada tahun 2014 melaporkan, kerugian negara ini di sektor kesehatan pasca perang dan sanksi mencapai angka 100 juta lira. (af/alalam)