Otong Sulaeman
Liputanislam.com –Isu politik dan agama (Islam) kembali mengemuka. Tak kurang dari Presiden Jokowi sendiri yang menyampaikan imbauannya agar anak bangsa ini tidak terjebak kepada pencampuradukkan agama dengan politik. Gayung bersambut, kata berjawab. Banyak yang memberikan komentar; sebagian besar mendukung, tapi tak sedikit yang sinis.
Mudah diduga bahwa imbauan Presiden dan juga para tokoh agama dan bangsa soal pencampuradukkan agama dan politik ini terkait erat dengan panasnya suasana pilkada DKI Jakarta. Isu agama mulai dari calon gubernur yang non-Muslim, dugaan penistaan agama, gelombang aksi unjuk rasa, salat Subuh berjamaah, hingga bermunculannya spanduk penolakan men-salatkan jenazah adalah fenomena yang menunjukkan sangat kentalnya agama dan politik bercampur-baur.
Apakah agama dan politik memang dua entitas yang “non-muhrim”, sehingga tidak boleh disandingkan? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung kepada definisi kedua hal tersebut. Politik bisa berarti “seni meraih dan mempertahankan kekuasaan” dengan segala cara, dan bisa juga bermakna seni menata dan mengelola pemerintahan, bangsa, dan negara demi kesejahteraan rakyat.
Kedua pemaknaan ini jelas memiliki konsekwensi yang berbeda, bahkan kontradiktif satu sama lain. Definisi pertama cenderung mengabaikan etika, sedangkan definisi kedua mensyaratkan secara mutlak etika, moralitas, dan integritas.
Demikian juga sikap beragama atau religiusitas. Ada yang menitikberatkan religiusitas kepada hal-hal yang lahiriah, radikal, dan intoleran (sampai-sampai dengan mudahnya menuduh kafir kepada yang berbeda penafsiran terhadap pesan agama). Tapi ada juga yang bersikap proporsional, yaitu menitikberatkan kepada esensi agama (tentu tanpa perlu meninggalkan hal-hal yang lahiriah, terutama hal-hal yang menjadi pilar agama –disebut dengan dharuriyatud-din), dan bersifat toleran dalam implementasi, karena ada cukup banyak ajaran agama yang membuka ruang bagi perbedaan interpretasi.
Definisi politik yang pertama (seni meraih dan mempertahankan kekuasaan) jika disandingkan dengan definisi religiusitas yang pertama (skripturalis, radikal, dan intoleran), dipastikan akan menciptakan kekuatan destruktif yang mematikan. Agama yang mono-tafsir dan keras kepala akan diperalat untuk mencapai tujuan politik tingkat rendah, yang memang cenderung mengabaikan etika. Duet agama dan politik memang hanya akan berujung kepada kehancuran bangsa Indonesia.
Hal berbeda akan tampak jika yang diduetkan adalah politik dalam definisi yang kedua (yaitu tata cara mengelola pemerintahan dengan tujuan adiluhur, yaitu memajukan bangsa) dengan agama dengan definisi yang bermartabat, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Politik dan agama dengan definisi seperti ini dipastikan akan berujung kepada kemakmuran dan kemajuan bangsa.
Sayangnya, kalau kita perhatikan di tengah-tengah masayarakat kita dewasa ini, politik dan agama dengan definisi pertama itulah yang banyak mengemuka. Maka, kita menyaksikan agama dengan semena-mena diperalat untuk meraih tujuan politik yang sangat rendah. Mereka yang melakukan itu akan dikutuk oleh bangsa ini, dan juga akan dikutuk oleh Tuhan, yang mengamanatkan kepada kita agar menjaga dan menggunakan agama untuk tujuan yang luhur, bukan tujuan rendah duniawiah. (editorial/liputanislam/ot)