Otong Sulaeman
LiputanIslam.com –Ulama Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan sejarah yang sangat krusial. Pola interaksi di antara warga dunia yang mengalami perubahan drastis seiring dengan perkembangan teknologi membuat proses transfer ilmu dan value berjalan dengan sangat cepat. Isu-isu agama membombardir ummat tanpa bisa difilter dulu oleh para ulama. Sebagian isu itu berupa kebohongan, atau sesuatu yang tidak maslahat untuk menjadi konsumsi ummat.
Hoax, fitnah, dan pemahaman radikal merebak dengan sangat cepat tanpa bisa dibendung, dan kemudian membentuk opini publik yang liar. Dalam konteks Indonesia yang memiliki atmosfer politik terbuka, opini publik dengan mudah berubah menjadi tekanan publik dengan baju ‘aspirasi ummat’.
Ditambah lagi dengan model demokrasi dan ‘kebebasan berpendapat’ di Indonesia yang cenderung liberal, yang namanya ‘aspirasi rakyat’ atau ‘aspirasi ummat’ bisa dengan mudah dibentuk oleh para pemilik modal dan pemegang media. Buzer di medsos dengan mudah dibentuk. Inilah yang belakangan dikenal dengan fenomena panasbung (pasukan nasi bungkus). Bahkan lebih mengerikan lagi, saat ini, pasukan tersebut bukan lagi manusia, melainkan robot. Bertebaran akun-akun palsu dan imitasi manusia, padahal mereka semua adalah software.
Akibatnya, para ulama tidak lagi menjadi pembimbing. Mereka malah menjadi alat yang digunakan demi memuluskan tujuan-politik-rendah para pemburu kekuasaan. Ulama menjadi alat bagi para pemilik modal untuk melanggengkan kekuasaan mereka atas ummat Islam.
Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok adalah contoh yang sangat nyata. Dugaan dengan cepat berubah menjadi tuduhan; dan tuduhan dengan mudahnya menjadi vonis di luar pengadilan yang mematikan. Tapi, karena dibungkus dengan baju agama dan fatwa, vonis di luar pengadilan itu lebih ‘berbobot’ dibandingkan dengan hukum formal positif. Lihatlah, bagaimana status ‘penista agama’ begitu melekat pada diri Ahok sejak pendapat keagamaan alias fatwa dikeluarkan oleh MUI. Padahal, proses hukum atas kasus ini masih terus bergulir.
Proses hukum menjadi seperti tidak ada artinya dalam situasi seperti ini. Tak ada ruang tersisa bagi pembelaan terhadap Ahok. Bahkan, ketika salah seorang pengurus MUI bersaksi di pengadilan, dan menyampaikan pendapat keilmuannya dengan nada membela Ahok, yang bersangkutan menjadi objek serangan dan kecaman. Lalu, di bawah tekanan ‘aspirasi ummat’ pula, MUI hampir pasti akan memecat yang bersangkutan dari kepengurusan organisasi. Tak ada tabayyun, tak ada toleransi, tak ada pembahasan ilmiah. Semua keputusan hukum dibuat tanpa melalui proses ilmiah-institusional sekelas majelis tarjih Muhammadiyah atau bahtsul masa’il NU.
Anda bisa membayangkan, apa yang terjadi seandainya proses hukum atas Ahok berujung kepada vonis bebas dari hakim. Kalau sekedar reaksi berupa keengganan mengakui hasil vonis, itu masih bisa ditolerir (mana ada hasil pengadilan yang memuaskan semua pihak?). Yang mengerikan adalah munculnya gerakan massa kembali, dari mereka yang sudah sejak lama memvonis Ahok, untuk mendelegitimasi hasil pengadilan, mendelegitimasi hukum perundang-undangan, dan mendelegitimasi pemerintahan.
Ini akan menjadi awal dari sebuah chaos. Dan MUI, nantinya akan tercatat sebagai pihak yang terlibat secara kuat dalam prahara itu. (editorial/liputanislam.com/ot)